NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 -
2. Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 -
3. Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 -
4. Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 -
5. Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan sungai dan danau diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 -
6. Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan penyeberangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 -
7. Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayaran-perintis dan Penugasan pada angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 -
8. Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 -
9. Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 -
10. Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur, dan golongan tarif angkutan dan usaha jasa terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 -
11. Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib angkut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 -
12. Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengangkut diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 -
13. Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 -
14. Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda -
15. Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan industri angkutan perairan dan perkuatan industri perkapalan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 -
16. Pasal 59 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 -
17. Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan hipotek diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal -
18. Pasal 76 ayat (1) b

Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan untuk pelabuhan laut ditetapkan oleh : b. Gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.
Keputusan Gubernur No. 203/11/IV Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional Tilamuta Kabupaten Boalemo-
19. Pasal 76 ayat (1) a

Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan untuk pelabuhan laut ditetapkan oleh : a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpulsetelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota akan kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 148 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara -
20. Pasal 76 ayat (2)

Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan untuk pelabuhan sungai dan danau ditetapkan oleh bupati/walikota.
Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan KepelabuhanDiatur lebih lanjut oleh Permen Perhubungan No. PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
21. Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 -
22. Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 -
23. Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 -
24. Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 -
25. Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal khusus dan perubahan status terminal khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 -
26. Pasal 112 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 -
27. Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 -
28. Pasal 127 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal -
29. Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar dan pengawasan pembangunan kapal, serta pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal -
30. Pasal 134 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran dari kapal diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim -
31. Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyijilan, pengawakan kapal, dan dokumen pelaut diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal -
32. Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai garis muat dan pemuatan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan -
33. Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja dan persyaratan fasilitas kesehatan penumpang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 -
34. Pasal 168

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran dan penerbitan surat ukur, tata cara, persyaratan, dan dokumentasi pendaftaran kapal, serta tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal -
35. Pasal 169 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal -
36. Pasal 170 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Permen Perhubungan No. PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan mengatur substansi Pasal 170 ayat (6).
37. Pasal 170 ayat (5)

Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal diterbitkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Permen Perhubungan No. PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan meengatur substansi Pasal 170 ayat (5) meskipun dalam Pasal 170 ayat (5) tidak mengamanatkan Permen.
38. Pasal 171 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan -
39. Pasal 177

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian -
40. Pasal 183 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan komunikasi marabahaya, komunikasi segera, dan keselamatan serta siaran tanda waktu standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian -
41. Pasal 184

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian -
42. Pasal 186 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan meteorologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian -
43. Pasal 196

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan alur dan perlintasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian -
44. Pasal 197 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai desain dan pekerjaan pengerukan alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan reklamasi serta sertifikasi pelaksana pekerjaan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 74 Tahun 2014 dan Permen Perhubungan No. PM 136 Tahun 2015 Permen Perhubungan No. PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi
Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 74 Tahun 2014 dan Permen Perhubungan No. PM 136 Tahun 2015 mengatur substansi Pasal 197 Ayat (3)
45. Pasal 201

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perairan pandu, persyaratan dan kualifikasi petugas pandu, serta penyelenggaraan pemanduan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan Sebagaimana diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 75 Tahun 2014 Dicabut dengan Permen Perhubungan No. PM 57 Tahun 2015 ttg Pemanduan dan Penundaan Kapal Permen Perhubungan No. 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan sebagaimana diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 75 Tahun 2014 dicabut dengan Permen Perhubungan No. PM 57 Tahun 2015 ttg Pemanduan dan Penundaan Kapal mengatur subtansi Pasal 201
46. Pasal 203 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengangkatan kerangka kapal dan/atau muatannya diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebagaimana diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 33 Tahun 2016 Permen Perhubungan No. PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air
Sebagaimana diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 33 Tahun 2016 mengatur substansi Pasal 203 Ayat (6)
47. Pasal 205

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan salvage dan pekerjaan bawah air diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air Sebagaimana diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 33 Tahun 2016 Permen Perhubungan No. PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air
Sebagaimana diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 33 Tahun 2016
48. Pasal 206 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 -
49. Pasal 210 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan Sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 -
50. Pasal 212 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan keamanan dan ketertiban serta permintaan bantuan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan -
51. Pasal 213 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kedatangan kapal, pemeriksaan, penyerahan, serta penyimpanan surat, dokumen, dan warta kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 100 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan -
52. Pasal 216 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 100 Tahun 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Lampiran B Kepmen No. KP 430 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
53. Pasal 218 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 23 Tahun 2014 dicabut dengan Permen Perhubungan No. PM 82 Tahun 2014 -
54. Pasal 219 ayat (5)

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permen Perhubungan No. PM 23 Tahun 2014 -
55. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal -
56. Pasal 223 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penahanan kapal di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Lampiran B Kepmen No. KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019
57. Pasal 225 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan -
58. Pasal 232

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat pengoperasian kapal diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim -
59. Pasal 238

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran di pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim -
60. Pasal 240

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuangan limbah di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim -
61. Pasal 242

Persyaratan perlindungan lingkungan maritim untuk kegiatan penutuhan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim -
62. Pasal 243 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim -
63. Pasal 250 ayat (1)

Mahkamah Pelayaran dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran -
64. Pasal 255

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, kewenangan, dan tugas Mahkamah Pelayaran serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Masih dalam RPP tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana ketentuan dalam Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016; dan sebagian telah masuk materi muatan dalam Permen Perhubungan No. PM 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id yang diakses pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Pukul 09:18 WIB dan situs peraturan.go.id Kementerian Hukum dan HAM RI yang diakses pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Pukul 09:18 WIB
65. Pasal 257

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta tata cara pemeriksaan dan investigasi kecelakaan kapal diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi -
66. Pasal 260

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian dan pertolongan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan -
67. Pasal 272 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan pengelolaan sistem informasi pelayaran diatur dengan Peraturan Menteri.
- - RPM mengenai Tata Cara Penyampaian Dan
Pengelolaan Sistem Informasi Pelayaran;
- Lampiran B Kepmen No. KP 430 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun
2015 - 2019.
68. Pasal 273 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 -
69. Pasal 275 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- - RPM mengenai peran serta masyarakat dalam kegiatan
pelayaran;
- Lampiran B Kepmen No. KP 430 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun
2015 - 2019
70. Pasal 278 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penjaga laut dan pantai diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- - RPP tentang Penjaga Laut dan Pantai (Coast Guard);
- Lampiran B Kepmen No. KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id yang diakses pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Pukul 09:18 WIB dan situs peraturan.go.id Kementerian Hukum dan HAM RI yang diakses pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Pukul 09:18 WIB
71. Pasal 281

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan serta organisasi dan tata kerja penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal -
72. Pasal 338

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 264 berlaku secara mutatis mutandis untuk bidang transportasi.
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi PP No. 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi mengatur substansi Pasal 338 meskipun dalam Pasal 338 tidak mengamananatkan PP.
73. Pasal 339 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut -