NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1998 tentang Tentang PROVISI SUMBER DAYA HUTAN Tidak ada amanat pasal
2. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1999 tentang PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) Tidak ada amanat pasal
3. Pasal 4 ayat 1

Sesuai dengan peruntukkannya Menteri menetapkan Kawasan Hutan, yaitu: a. wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap; b. wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap.
Keputusan Menteri No. 677 Tahun 1998 tentang Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/KPTS-II/1998 tentang Hutan Masyarakat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/KPTS-II/1998 tentang Hutan Masyarakat
4. Pasal 7 ayat 2

Penetapan kawasan hutan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan rencana penggunaan tanah yang ditentukan oleh Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang tentang Perencanaan Hutan PP ini menjadikan ketentuan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan khususnya ketentuan pasal 5, 6, 7 dan 8 sebagai pertimbangan pengundangannya