NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf a

Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp644.396.122.950.000,00 (enam ratus empat puluh empat triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas: a. komoditas panas bumi sebesar Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) termasuk PPh DTP atas kekurangan tahun 2012-2013 sebesar Rp625.400.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima miliar empat ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
- 1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

2. UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-
2. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf b

Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp644.396.122.950.000,00 (enam ratus empat puluh empat triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas: b. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp6.300.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus miliar rupiah) termasuk PPh DTP atas kekurangan tahun 2012-2013 sebesar Rp637.000.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.010 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2015 -
3. Pasal 18 ayat 4

Rincian Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2014.
Peraturan Presiden No. 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 -
4. Pasal 20 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program Kementerian Negara/Lembaga sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- -
5. Pasal 21 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- -
6. Pasal 23 ayat (3)

---
Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2015 tentang TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
7. Pasal 23 ayat (3)

---
Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2015 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
8. Pasal 23 ayat (3)

---
Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2015 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE BANK INDONESIA DALAM RANGKA PENGALIHAN KUOTA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL MONETARY FUND KEPADA BANK INDONESIA
9. Pasal 23 ayat (3)

---
Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2015 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
10. Pasal 23 ayat (3)

---
Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2015 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
11. Pasal 23 ayat (3)

---
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2015 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
12. Pasal 23 ayat (3)

---
Peraturan Pemerintah No. 124 Tahun 2015 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
13. Pasal 25 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- -
14. Pasal 26 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- -
15. Pasal 27 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelesaian piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara -