NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 13 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan penelusuran pada situs http://jdih.kkp.go.id/index.php dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 09.00 Wib
2. Pasal 19 ayat 2

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang tersendiri
-Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/
Dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada tanggal 25 Juli pada pukul 08.40
3. Pasal 27 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai industri maritim dan jasa maritim diatur dalam peraturan pemerintah.
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kkp.go.id/index.p dan https://jdih.setneg.go.id/ pada tanggal 25 Juli pada pukul 08.48
4. Pasal 32 ayat 5

Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- RPP tentang Bangunan dan Instalasi di Laut

http://jdih.kkp.go.id/peraturan/rpp-ttg-bangunaninstalasi-laut.pdf


Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
5. Pasal 36 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan budaya bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kkp.go.id/index.php dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada tanggal 25 Juli pukul 08.52 Wib
6. Pasal 38 ayat 2

Ketentuan mengenai pembentukan Kelautan pusat fasilitrs serta tugas, kewenangannya, dan pembiayaannya diatur dalam peraturan pemerintah.
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kkp.go.id/index.php dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada tanggal 25 Juli pukul 08.57 Wib
7. Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional PP No.32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut
8. Pasal 47 ayat 4

Ketentuan mengenai izin lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan pemerintah.
- RPP tentang Izin Lokasi di Laut



https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/6023-pembahasan-hal-hal-terkait-penerbitan-izin-lokasi-perairan


Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
9. Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan personal Badan Keamanan Laut diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut -
10. Pasal 69 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kkp.go.id/index.php dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada tanggal 25 Juli pukul 09.14
11. Pasal 70 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://sipuu.setkab.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ pada tanggal 25 Juli pukul 09.18 Wib