NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 14 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah
- PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/Kb.410/6/2017 (perubahan kedua)

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang diterbitkan tidak sesuai amanat Pasal yang mengamanatkan,akan tetapi secara Substansi Peraturan Pelaksana mengatur amanat dari Pasal tersebut
2. Pasal 18 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- RPP tentang Usaha Perkebunan

Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
3. Pasal 23 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Permentan/Ot.140/7/ Tahun 2011 tentang Pelestarian Dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman -
4. Pasal 24 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- PP Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan

PP ini mengatur mengenai apa yang diamanatkan oleh ketentuan pasal tersebut, namun bukan merupakan peraturan pelaksana dari UU ini.
5. Pasal 27 ayat 5

Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian sumber daya genetik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
6. Pasal 28 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai introduksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman.

Mengatur apa yang dimanatkan pasal ini, tetapi bukan peraturan pelaksana dari UU ini.
7. Pasal 30 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://ditjenbun.pertanian.go.id
dan https://jdihn.bphn.go.id/ pada Rabu, 3 Juni 2020 Pukul 13.20 Wib
8. Pasal 31 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/KB.020/9 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredarandan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan -
9. Pasal 32 ayat 3

Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
10. Pasal 35 ayat 2

Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum diundangkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://ditjenbun.pertanian.go.id
dan https://jdihn.bphn.go.id/ pada Rabu, 3 Juni 2020 Pukul 13.28 Wib
11. Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum diundangkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://ditjenbun.pertanian.go.id
dan https://jdihn.bphn.go.id/ pada Rabu, 3 Juni 2020 Pukul 13.40 Wib.
12. Pasal 44 ayat 4

Ketentuan mengenai pelaksanaan integrasi dan diversifikasi usaha diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum diundangkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://ditjenbun.pertanian.go.id
dan https://jdihn.bphn.go.id/ pada tanggal 15 Mei 2020 Pukul 12.07 Wib.
13. Pasal 46

Jenis Tanaman Perkebunan pada usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- Belum diundangkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://ditjenbun.pertanian.go.id
dan https://jdihn.bphn.go.id/ pada Rabu, 3 Juni 2020 Pukul 13.47 Wib.
14. Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- RPP tentang Usaha Perkebunan

Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017






15. Pasal 56 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri No. 05/KB.401/1 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan -
16. Pasal 57 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- RPP tentang Usaha Perkebunan

Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017

Belum diundangkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan https://jdih.pertanian.go.id/ pada tanggal 16 Maret 2020 Pukul 10.43 Wib.
17. Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum diundangkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://ditjenbun.pertanian.go.id
dan https://jdihn.bphn.go.id/ pada Rabu, 3 Juni 2020 Pukul 13.55 Wib.
18. Pasal 60 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum diundangkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://ditjenbun.pertanian.go.id
dan https://jdihn.bphn.go.id/ pada tanggal 15 Mei 2020 Pukul 12.40 Wib.
19. Pasal 61 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- RPP tentang Usaha Perkebunan

Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
20. Pasal 62 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perkebunan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- RPP tentang Usaha Perkebunan

Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
21. Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan Peraturan Pemerintah
- RPP tentang Usaha Perkebunan

Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
22. Pasal 69 ayat 3

Ketentuan mengenai sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- RPP tentang Usaha Perkebunan

Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
23. Pasal 70 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum diundangkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://ditjenbun.pertanian.go.id
dan https://jdihn.bphn.go.id/ pada tanggal 15 Mei 2020 Pukul 12.52 Wib.
24. Pasal 72 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan panen dan pascapanen yang baik diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum diundangkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://ditjenbun.pertanian.go.id
dan https://jdihn.bphn.go.id/ pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 13.04 Wib
25. Pasal 73 ayat 3

Ketentuan mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- RPP tentang Usaha Perkebunan

Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
26. Pasal 74 ayat 2

Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- RPP tentang Usaha Perkebunan

Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
27. Pasal 75 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan testa cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum diundangkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://ditjenbun.pertanian.go.id
dan https://jdihn.bphn.
go.id/ pada tanggal 15 Mei 2020 Pukul 13.12 Wib
28. Pasal 90 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia Perkebunan diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum diundangkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://ditjenbun.pertanian.go.id
dan https://jdihn.bphn.go.id/ pada tanggal 15 Mei 2020 Pukul 13.18 Wib.
29. Pasal 93 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dana Perkebunan -
30. Pasal 95 ayat 5

Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum diundangkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://ditjenbun.pertanian.go.id
dan https://jdihn.bphn.go.id/ pada tanggal 15 Mei 2020 Pukul 13.25 Wib
31. Pasal 97 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- RPP tentang Usaha Perkebunan

Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
32. Pasal 99 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum diundangkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://ditjenbun.pertanian.go.id dan https://jdihn.bphn.go.id/ pada tanggal 15 Mei 2020 Pukul 13.34 Wib
33. Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum diundangkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://ditjenbun.pertanian.go.id
dan https://jdihn.bphn.go.id/ pada tanggal 15 Mei 2020 Pukul 13.41 Wib