NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 3 angka/huruf a

Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp679.370.136.164.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan triliun tiga ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas: a. komoditas panas bumi sebesar Rp2.190.000.000.000,00 (dua triliun seratus sembilan puluh miliar rupiah) termasuk PPh DTP atas kekurangan tahun 2012-2014 sebesar Rp1.068.970.000.000,00 (satu triliun enam puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- 1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

2. UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. UU No. 42/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4. UU No. 27/2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
-
2. Pasal 3 angka/huruf b

Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp 679.370.136.164.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan triliun tiga ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas: b. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp5.990.000.000.000,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar rupiah) termasuk PPh DTP atas kekurangan tahun 2012-2013 sebesar Rp748.350.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- -
3. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf b

Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp679.370.136.164.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan triliun tiga ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas: a. komoditas panas bumi sebesar Rp2.190.000.000.000,00 (dua triliun seratus sembilan puluh miliar rupiah) termasuk PPh DTP atas kekurangan tahun 2012-2014 sebesar Rp1.068.970.000.000,00 (satu triliun enam puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.010 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2016 -
4. Pasal 4 ayat 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 -
5. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf a

Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp679.370.136.164.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan triliun tiga ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas: a. komoditas panas bumi sebesar Rp2.190.000.000.000,00 (dua triliun seratus sembilan puluh miliar rupiah) termasuk PPh DTP atas kekurangan tahun 2012-2014 sebesar Rp1.068.970.000.000,00 (satu triliun enam puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- -
6. Pasal 5 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 -
7. Pasal 8 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 -
8. Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 -
9. Pasal 13 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 -
10. Pasal 17 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 -
11. Pasal 18 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 -
12. Pasal 23B ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
- -