NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 5

Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 20171. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah---
2. Pasal 9 ayat 1

a. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata cara Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---
3. Pasal 49 ayat 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan Calon Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---
4. Pasal 50 ayat 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan Calon Bupati dan Calon Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan jdih.kpu.go.id/ yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.21 WIB.
5. Pasal 58 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data Pemilih diatur dengan Peraturan KPU
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dab Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---
6. Pasal 63 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---
7. Pasal 65 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode Kampanye diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---
8. Pasal 66 ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemasangan alat peraga dan penyebaran bahan Kampanye diatur dengan Peraturan KPU
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---
9. Pasal 72 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---
10. Pasal 75 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran dana Kampanye calon diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---
11. Pasal 79 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan KPU No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---
12. Pasal 82 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, pendistribusian surat suara ke tempat tujuan, dan pemusnahan surat suara diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan KPU No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ---
13. Pasal 84 ayat 3

Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan
Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 sebagai Hari Libur Nasional Keppres No. 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 sebagai Hari Libur Nasional 2017 mengatur substansi Pasal 84 ayat (3) huruf a mesikpun dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a tidakmengamanahkan Keppres
14. Pasal 85 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan KPU No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
15. Pasal 86 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotaPeraturan KPU No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
16. Pasal 88 ayat 2

Ketentuan mengenai jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 tentang a. Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota b. Peraturan KPU No. 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota c. Peraturan KPU No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ---
17. Pasal 93 ayat 2

Ketentuan mengenai tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan KPU No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No. 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ---
18. Pasal 102 ayat 1

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Peserta Pemilihan dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---
19. Pasal 111 ayat 1

Mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilihan secara manual dan/atau menggunakan sistem penghitungan suara secara elektronik diatur dengan Peraturan KPU.
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan jdih.kpu.go.id/ yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.22 WIB.
20. Pasal 122 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan diatur dalam Peraturan KPU
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan jdih.kpu.go.id/ yang diakses hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.22 WIB.
21. Pasal 130 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---
22. Pasal 132 ayat 4

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penetapan lembaga yang dapat melaksanakan survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---
23. Pasal 133

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---
24. Pasal 140 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan jdih.kpu.go.id/ yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.23 WIB.
25. Pasal 165

Ketentuan mengenai tata cara pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur dengan Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ---
26. Pasal 171 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota ---
27. Pasal 174 ayat 7

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur oleh DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan jdih.kpu.go.id/ yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.23 WIB.
28. Pasal 175 ayat 7

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Bupati/Walikota oleh DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan jdih.kpu.go.id/ yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.24 WIB
29. Pasal 176 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota ---