NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 6 ayat 2

Ketentuan mengenai persyaratan dan ketentuan investasi bagi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga PenjaminDiakses pada Senin, 6 April 2020 pukul 08.30 WIB
2. Pasal 9 ayat 4

Ketentuan mengenai rencana aksi dan langkah penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin-
3. Pasal 12 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal disetor atau modal koperasi serta lingkup wilayah operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin-
4. Pasal 14 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan-
5. Pasal 15 ayat 2

Ketentuan mengenai direksi/pengurus dan komisaris/dewan pengawas/pengawas Lembaga Penjamin diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin-
6. Pasal 16 ayat 2

Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin-
7. Pasal 17 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin-
8. Pasal 18 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin-
9. Pasal 22 ayat 2

Ketentuan mengenai tata cara penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin-
10. Pasal 23 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin-
11. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor cabang Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin-
12. Pasal 26 ayat 4

Ketentuan mengenai tata kelola, kondisi keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjaminpenambahan : POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin

diakses pada Senin, 6 April 2020 pukul 08.32 WIB

13. Pasal 27 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
-belum diterbitkan
berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 5 Juni 2020
14. Pasal 28 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan bulanan, laporan keuangan tahunan, dan/atau laporan lain serta laporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamindiakses pada Senin, 6 April 2020 pukul 08.32 WIB
15. Pasal 29 ayat 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin-
16. Pasal 38 ayat 4

Ketentuan mengenai Sertifikat Penjaminan atau Sertifikat Kafalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamindiakses pada Senin, 6 April 2020 pukul 08.34 WIB
17. Pasal 39 ayat 2

Ketentuan mengenai penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamindiakses pada Senin, 6 April 2020 pukul 08.36 WIB
18. Pasal 40 ayat 2

Ketentuan mengenai penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamindiakses pada Senin, 6 April 2020 pukul 08.38 WIB
19. Pasal 41 ayat 2

Ketentuan mengenai akad penjaminan yang sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamindiakses pada Senin, 6 April 2020 pukul 08.40 WIB
20. Pasal 43 ayat 5

Ketentuan mengenai IJP atau IJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Penjaminan dan Penjaminan Syariah yang merupakan program pemerintah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.05 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan-
21. Pasal 43 ayat 6

Ketentuan mengenai IJP, IJK, IJPU, dan IJKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamindiakses pada Senin, 6 April 2020 pukul 08.42 WIB
22. Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan klaim dan cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan peralihan hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamindiakses pada Senin, 6 April 2020 pukul 08.44 WIB
23. Pasal 49 ayat 2

Ketentuan mengenai retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamindiakses pada Senin, 6 April 2020 pukul 08.46 WIB
24. Pasal 50 ayat 3

Ketentuan mengenai kapasitas penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamindiakses pada Senin, 6 April 2020 pukul 08.48 WIB
25. Pasal 52 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penunjang penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjaminpenambahan:
POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
diakses pada Senin, 6 April 2020 pukul 08.48 WIB
26. Pasal 53 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
-belum diterbitkan.
berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 5 Juni 2020
27. Pasal 55 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan-
28. Pasal 56 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin-
29. Pasal 62 ayat 2

Ketentuan mengenai pemisahan UUS dan sanksi bagi Perusahaan Penjaminan yang tidak melakukan pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin-