NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 14 ayat 1

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden
Keputusan Presiden No. 67 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 1. UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia

2. UU No. 6/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
-
2. Pasal 24 ayat 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisioner diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.
-Belum diterbitkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Kamis, 27 Mei 2020
3. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan mengenai tata cara penugasan dan pemberian kuasa kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.
-Belum diterbitkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Kamis, 27 Mei 2020
4. Pasal 26 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja OJK diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner
-Belum diterbitkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Kamis, 27 Mei 2020
5. Pasal 27 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner
-Belum diterbitkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Kamis, 27 Mei 2020
6. Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan OJK
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan-
7. Pasal 32 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.
Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan-
8. Pasal 33 ayat 4

Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan-
9. Pasal 33 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner
Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan-
10. Pasal 34 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.
Kumulatif terbuka setiap tahun ditetapkan Keputusan Dewan Komisioner
11. Pasal 35 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner
-Belum diterbitkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Kamis, 27 Mei 2020
12. Pasal 37 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan -
13. Pasal 38 ayat 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta tata cara, bentuk, dan susunan laporan yang diumumkan kepada publik diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner
Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 1 Tahun 2015 tentang Laporan Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan-
14. Pasal 65 ayat 2

Penggunaan kekayaan, kekayaan negara, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama atau keputusan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner yang ditetapkan paling singkat 1 (satu) bulan sebelum beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
-