NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 24 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Presiden.
- Belum diundangkan

Masih tercantum dalam Draft Raperpres tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Kepada Nelayan

Diakses melalui http://jdih.kkp.go.id/ peraturan/R.PERPRES% 20SUBSIDI.pdf pada Senin, 6 Juli 2020, Pukul 11.15 Wib.
2. Pasal 30 ayat 2

Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman; b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan c. jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum diundangkan

Ditelusuri melalui http://jdih.kkp.go.id/
cari_berita?cari=Peraturan
+mmenteri+tentang+jenis+
Risiko+yang+dihadapi+
Nelayan%2C+Pembudi
+Daya+Ikan%2C+dan
+Petambak+Garam+ diakses pada Senin, 6 Jui 2020 pukul 11.24 dan http://peraturan.go.id/
peraturan/index.html?
PeraturanSearch%5
Bjenis_peraturan_id%5D
=11e449f371bb47e09
607313231373436&
PeraturanSearch%5
Bnomor%5D=&
PeraturanSearch%5
Btahun%5D=&
PeraturanSearch%
5Btentang%5D=
jenis+resiko+bagi+
Nelayan%2C+Pembudi
+Daya+Ikan%2C+
dan+Petambak+Garam diakses pada Senin, 6 Juli 2020 Pukul 11.34 Wib.
3. Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/Permen-KP Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam -
4. Pasal 37

-
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri Dalam pasal ini tidak mengamanatkan PP melainkan ketetapan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38, akan tetapi ditetapkan PP berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 33, dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
5. Pasal 70 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum diundangkan

Ditelusuri melalui
http://jdih.kkp.go.id/cari_
berita?cari=Tata+Cara+
Pengawasan+Perlindungan
+dan+Pemberdayaan+
Nelayan%2C+Pembudi+
Daya+Ikan%2C+dan+
Petambak+Garam+ pada Senin, 6 Juli 2020 Pukul 11.42 dan
http://peraturan.go.id/
peraturan/index.html?
PeraturanSearch%5B
jenis_peraturan_id%5D
=11e449f368aacfa0a20b
313231373330&Peraturan
Search%5Bnomor%5D=&
PeraturanSearch%5B
tahun%5D=&Peraturan
Search%5Btentang%5D=
Tata+Cara+Pengawasan+
Perlindungan+dan+
Pemberdayaan+Nelayan
%2C+Pembudi+Daya+
Ikan%2C+dan+Petambak
+Garam+ pada Senin, 6 Juli 2020 Pukul 11.56 Wib

RPP tentang Tata Cara Pengawasan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017 pada urutan ke 82
6. Pasal 72 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/PERMEN-KP Tahun 2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam -