NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 11 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman umum dan alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.07 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

2. UU No. 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-
2. Pasal 12 ayat 4

Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum diterbitkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/, https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Kamis, 2 Juli 2020
3. Pasal 14 ayat 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi pajak DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.011/ Tahun 2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2014 Permenkeu Nomor 149/PMK.011/2014 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2014
4. Pasal 17 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.02/ Tahun 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 -
5. Pasal 21 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum diterbitkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/, https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Kamis, 2 Juli 2020
6. Pasal 22 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum diterbitkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/, https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Kamis, 25 Juni 2020
7. Pasal 24 ayat 3

---
Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2014 tentang TENTANG PENAMBAHAN PEI{YERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
8. Pasal 24 ayat 3

---
Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2014 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
9. Pasal 24 ayat 3

---
Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2014 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK
10. Pasal 24 ayat 3

---
Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2014 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
11. Pasal 24 ayat 3

---
Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2014 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
12. Pasal 24 ayat 3

---
Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2014 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR
13. Pasal 24 ayat 3

---
Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2014 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASEAN INFRASTRUCTURE FUND
14. Pasal 24 ayat 3

---
Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2014 tentang TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED
15. Pasal 26 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum diterbitkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/, https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Kamis, 25 Juni 2020
16. Pasal 28 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum diterbitkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/, https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Kamis, 2 Juli 2020
17. Pasal 29 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelesaian piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.06/ Tahun 2014 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/ Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara -
18. Pasal 30 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.02/ Tahun 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 -
19. Pasal 31 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan revisi anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.02/ Tahun 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 -
20. Pasal 32 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.02/ Tahun 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 -