NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 9 ayat 4

Ketentuan mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota diatur dengan Peraturan KPU
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum1. UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh

2. UU No. 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

4. UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
---
2. Pasal 12 angka/huruf l

Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
3. Pasal 13 angka/huruf j

KPU berwenang: menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindaka yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
4. Pasal 13 angka/huruf l

KPU berwenang: melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
5. Pasal 14 angka/huruf d

KPU berkewajiban: melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
6. Pasal 14 angka/huruf f

KPU berkewajiban: mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
7. Pasal 14 angka/huruf l

KPU berkewajiban: melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
8. Pasal 14 angka/huruf n

KPU berkewajiban: melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
9. Pasal 15 angka/huruf b

Tugas KPU Provinsi: melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
10. Pasal 15 angka/huruf l

Tugas KPU Provinsi: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
11. Pasal 16 angka/huruf d

KPU Provinsi berwenang: sementara anggota KPU Kabupaten/Kota. yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan- putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturaan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
12. Pasal 16 angka/huruf e

KPU Provinsi berwenang: melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
13. Pasal 17 angka/huruf d

KPU Provinsi berkewajiban: melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
14. Pasal 17 angka/huruf g

KPU Provinsi berkewajiban: mengelola barang inventaris KPU provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
15. Pasal 17 angka/huruf l

KPU Provinsi berkewajiban: melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
16. Pasal 17 angka/huruf n

KPU Provinsi berkewajiban: melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
17. Pasal 18 angka/huruf b

KPU Kabupaten / Kota. bertugas: melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
18. Pasal 18 angka/huruf l

KPU Kabupaten / Kota. bertugas: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
19. Pasal 19 angka/huruf e

KPU Kabupaten/ Kota berwenang: menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktilkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
20. Pasal 19 angka/huruf f

KPU Kabupaten/Kota berwenang: melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
21. Pasal 20 angka/huruf d

KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban: melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
22. Pasal 20 angka/huruf g

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
23. Pasal 20 angka/huruf l

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
24. Pasal 20 angka/huruf n

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: melaksanakan kewajiban lain yang dibcrikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
25. Pasal 26 ayat 2

Pengesahan calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Keputusan Presiden No. 87P Tahun 2016 tentang Pengesahan Anggota KPU ---
26. Pasal 30 ayat 5

Anggota KPU Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU
Keputusan KPU No. 373/PP.06-Kpt/05/KPU/V/ Tahun 2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023---
27. Pasal 34 ayat 3

Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU
Keputusan KPU No. 373/PP.06-Kpt/05/KPU/V/ Tahun 2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Ppemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023---
28. Pasal 37 ayat 2 angka/huruf f

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
Keputusan KPU No. 373/PP.06-Kpt/05/KPU/V/ Tahun 2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Ppemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023---
29. Pasal 38 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduansebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan DKPP
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu ---
30. Pasal 48 ayat 1 angka/huruf a

Dalam menjalankan tugasnya, KPU: melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Keputusan KPU No. 373/pp.06-Kpt/05/KPU/V/ Tahun 2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023---
31. Pasal 48 ayat 2

laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara dminist dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keputusan KPU No. 373/PP.06-Kpt/05/KPY/V/ Tahun 2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023---
32. Pasal 53 ayat 1 angka/huruf f

PPK bertugas: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
33. Pasal 53 ayat 1 angka/huruf g

PPK bertugas: melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
34. Pasal 53 ayat 2 angka/huruf b

PPK berwenang: melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
35. Pasal 53 ayat 2 angka/huruf c

PPK berwenang: melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
36. Pasal 53 ayat 3 angka/huruf d

PPK berkewajiban: melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
37. Pasal 53 ayat 3 angka/huruf e

PPK berkewajiban: meliaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
38. Pasal 56 angka/huruf j

PPS bertugas: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
39. Pasal 57 angka/huruf d

PPS berwenang: melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
40. Pasal 57 angka/huruf e

PPS berwenang: melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
41. Pasal 58 angka/huruf g

PPS berkewajiban: melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
42. Pasal 60 angka/huruf e

KPPS bertugas: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
43. Pasal 60 angka/huruf g

KPPS bertugas: melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
44. Pasal 61 angka/huruf b

KPPS berwenang: melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
45. Pasal 62 angka/huruf f

KPPS berkewajiban: melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU KabupatenfKota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
46. Pasal 64 angka/huruf j

PPLN bertugas: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
47. Pasal 65 angka/huruf c

PPLN berwenang: melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
48. Pasal 65 angka/huruf d

PPLN berwenang: melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
49. Pasal 66 angka/huruf c

PPLN berkewajiban: melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
50. Pasal 66 angka/huruf d

PPLN berkewajiban: melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
51. Pasal 68 angka/huruf g

KPPSLN bertugas: melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
52. Pasal 69 angka/huruf c

KPPSLN berwenang: melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
53. Pasal 70 angka/huruf e

KPPSLN berkewajiban: melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
54. Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN diatur dalam Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
55. Pasal 74 ayat 1 angka/huruf f

Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diberhentikan dengan tidak hormat apabila: melakukan perbuatan yang terbukti menghambat ppK, KPPS, PPLN, dan KPPSLN dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturaan perundang-undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
56. Pasal 80 ayat 2

Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
57. Pasal 80 ayat 3

Sekretaris KPU Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
58. Pasal 81 ayat 2

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
59. Pasal 81 ayat 3

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
60. Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota -
61. Pasal 83

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 245/SDM.05.5.Kpt/05/SJ/IV/ Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota---
62. Pasal 84

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, dministrat KPU Provinsi, dan dministrat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 245/SDM.05.5.Kpt/05/SJ/IV/ Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota---
63. Pasal 87 ayat 1 angka/huruf g

Sekretariat KPU Provinsi bertugas: membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ---
64. Pasal 87 ayat 2 angka/huruf b

Sekretariat KPU Provinsi berwenang: mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ---
65. Pasal 87 ayat 2 angka/huruf c

Sekretariat KPU Provinsi berwenang: memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ---
66. Pasal 87 ayat 4

Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ---
67. Pasal 88 ayat 1 angka/huruf g

Sekretariat KPU Kabupaten / Kota bertugas: membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ---
68. Pasal 88 ayat 2 angka/huruf b

Sekretariat KPU Kabupaten / Kota berwenang: mengadakan perlengkapan Penyelenggara n Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ---
69. Pasal 88 ayat 2 angka/huruf c

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang: memberikan layanan administrasi, ketatausatraan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ---
70. Pasal 88 ayat 4

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. .
Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ---
71. Pasal 89 ayat 3

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang
UU No. 11 Tahun 2006 tentang - Pemerintahan Aceh - UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta - UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta - UU Nomor 21 Tahun 2001 tahun Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ---
72. Pasal 95 angka/huruf f

Bawaslu berwenang: mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ---
73. Pasal 95 angka/huruf h

Bawaslu berwenang: mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ---
74. Pasal 96 angka/huruf d

Bawaslu berkewajiban: mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri---
75. Pasal 96 angka/huruf e

Bawaslu berkewajiban: melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri---
76. Pasal 97 angka/huruf f

Bawaslu Provinsi bertugas: mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri---
77. Pasal 97 angka/huruf i

Bawaslu Provinsi bertugas: melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri---
78. Pasal 99 angka/huruf e

Bawaslu Provinsi berwenang: mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri---
79. Pasal 99 angka/huruf g

Bawaslu Provinsi berwenang: mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1` Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri---
80. Pasal 99 angka/huruf h

Bawaslu Provinsi berwenang; melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri---
81. Pasal 100

Pasal 100 Bawaslu Provinsi berkewajiban: e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri---
82. Pasal 101

Pasal 101 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan---
83. Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2017 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota.---
84. Pasal 104

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota---
85. Pasal 105

Panwaslu Kecamatan bertugas: f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum---
86. Pasal 106

Panwaslu Kecamatan berwenang: d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum---
87. Pasal 107

Panwaslu Kecamatan berkewajiban e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum---
88. Pasal 109

Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang: c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah---
89. Pasal 122 ayat 2

Pengesahan calon anggota Bawaslu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden
Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas pemilihan Umum ---
90. Pasal 124 ayat 7

Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Bawaslu Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri---
91. Pasal 131 ayat 3

Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri---
92. Pasal 132 ayat 6

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan penetapan calon anggota Panwaslu LN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bawaslu
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri---
93. Pasal 140 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat pleno diatur dengan Peraturan Bawaslu
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno.---
94. Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, administrat Bawaslu Provinsi, dan administrat Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ---
95. Pasal 154

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu dan dministrat Bawaslu Provinsi dan dministrat Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.
Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu No. 1172 s.d 1173/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XI/ Tahun 2017 tentang ----
96. Pasal 156 ayat 5

Pengangkatan anggota DKPP yang bukan dari dmini KPU dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden
Keputusan Presiden No. 75/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2012-2017 dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2017-2022 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2017 ---
97. Pasal 161 ayat 1

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas DKPP diatur dalam Peraturan DKPP
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum ---
98. Pasal 164 ayat 3

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja tim pemeriksa daerah diatur dengan Peraturan DKPP.
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum---
99. Pasal 165

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat DKPP diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ---
100. Pasal 166

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat DKPP ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DKPP
Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ---
101. Pasal 167 ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019---
102. Pasal 170 ayat 1-3

(1)Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. (2)Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. (3)Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada KPU sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum 0
103. Pasal 171 ayat 1-4

(1)Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden. (2)Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan. (4)Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum 0
104. Pasal 174 ayat 3

Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019---
105. Pasal 178 ayat 4

Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019---
106. Pasal 182 angka/huruf k

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden,Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum 0
107. Pasal 192 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2017 tentang Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi Anggota Dprd Kabupaten/Kota---
108. Pasal 194 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penataan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2017 tentang Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi Anggota Dprd Kabupaten/Kota---
109. Pasal 202 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah---
110. Pasal 205 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Pantarlih diatur dalam Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
111. Pasal 218 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Peneyelenggaraan Pemilu---
112. Pasal 227 angka/huruf o

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu;
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum 0
113. Pasal 231 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan / atau walikota dan wakil walikota.-
114. Pasal 238 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009---
115. Pasal 240 ayat 1

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: k.mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum 0
116. Pasal 240 ayat 2 angka/huruf h

Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: h.surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPR, DPRD, Prsiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan umum 0
117. Pasal 249 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009---
118. Pasal 257 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota--
119. Pasal 258 ayat 2 angka/huruf h

Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum 0
120. Pasal 281 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum---
121. Pasal 297

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye diatur dengan Peraturan KPU
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum---
122. Pasal 298 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum---
123. Pasal 302 ayat 1-3

(1)Menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti. (2)Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye. (3)Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum 0
124. Pasal 303 ayat 1-5

(1)Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti. (2)Cuti bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye. (3)Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4)Apabila gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai anggota tim kampanye melaksanakan kampanye dalam waktu yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah. (5)Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. 0
125. Pasal 305 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ---
126. Pasal 342 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan. Dalam Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.---
127. Pasal 343

Nomor urut Pasangan Calon, tanda gambar partai politik, dan calon anggota DPD ditetapkan dengan keputusan KPU
Keputusan KPU No. 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX Tahun 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019---
128. Pasal 347 ayat 2

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU
Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2018 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 Sebagai Hari Libur Nasional ---
129. Pasal 350 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk, tata. Letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.---
130. Pasal 364 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan.---
131. Pasal 366 ayat 2

Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---
132. Pasal 381 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyimpanan, penjagaan, dan pengamanan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota---
133. Pasal 386 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009---
134. Pasal 408 ayat 1

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota---
135. Pasal 433 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan diatur dalam Peraturan KPU.
Keputusan KPU No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum---
136. Pasal 450

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Peraturan KPU
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu---
137. Pasal 453

Kedudukan keuangan anggota KPU, Bawaslu, DKPP, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Ketua Dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ---
138. Pasal 455 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum---
139. Pasal 457

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan DKPP.
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum---
140. Pasal 459 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemeriksa daerah diatur dalam Peraturan DKPP
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah---
141. Pasal 465

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran dministrative Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum---
142. Pasal 469

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum---
143. Pasal 472 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum---
144. Pasal 485 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum---
145. Pasal 486 ayat 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu---
146. Pasal 565 ayat 2

Tata cara pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara---
147. Pasal 566 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://jdih.kpu.go.id yang diakses pada Rabu , 13 November 2019 pukul 19.12 WIB