NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 15 ayat 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan MPR diatur dalam Peraturan MPR tentang tata tertib.
Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib -
2. Pasal 15 ayat 9

Pimpinan MPR ditetapkan dengan Keputusan MPR.
Keputusan MPR No. 7 Tahun 2018 tentang Penambahan Pimpinan MPR Masa Jabatan 2018-2019-
3. Pasal 71 angka/huruf n

Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan Keputusan Presiden.
Keputusan Presiden No. 139 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi dan ditandatangani 18 Desember 2017 -
4. Pasal 73 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
-Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6) sudah dibatalkan MK dengan Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018
5. Pasal 83 ayat 4

(4) Ketentuan mengenai rekrutmen tenaga administrasi dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPR tentang tata tertib
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib-
6. Pasal 83 ayat 2

(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPR dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib-
7. Pasal 84 ayat 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam Peraturan DPR tentang tata tertib.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib-
8. Pasal 112G

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja BAKN diatur dalam Peraturan DPR tentang tata tertib.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib -
9. Pasal 121 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam Peraturan DPR tentang tata tertib
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib -
10. Pasal 204 ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://humas.polri.go.id/peraturan-peraturan/ yang diakses pada Rabu, 13 November 2011 pukul 18. 55 WIB
11. Pasal 224 ayat 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia Negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara-
12. Pasal 260 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPD diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib
Peraturan DPD No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib-
13. Pasal 427C ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan MPR diatur dalam Peraturan MPR tentang tata tertib
Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib-
14. Pasal 427D ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR tentang tata tertib.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib-
15. Pasal 427E ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan pimpinan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, BKSAP, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan BURT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR tentang tata tertib
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib-