NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 8 ayat 1

Pasal 8 Ayat 1 Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Deiyai mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://www.kemendagri.go.id/index.php yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.56 WIB.
2. Pasal 8 ayat 2 angka/huruf p

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deiyai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://www.kemendagri.go.id/index.php yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.56 WIB.
3. Pasal 10 ayat 3

Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://www.kemendagri.go.id/index.php yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.56 WIB.
4. Pasal 10 ayat 5

Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik bupati dan wakil bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat kembali penjabat bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://www.kemendagri.go.id/index.php yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.56 WIB.
5. Pasal 12 ayat 1

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Deiyai, dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://www.kemendagri.go.id/index.php yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.56 WIB.
6. Pasal 13 ayat 1

Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://www.kemendagri.go.id/index.php yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.56 WIB.
7. Pasal 13 ayat 2

Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://www.kemendagri.go.id/index.php yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.56 WIB.
8. Pasal 13 ayat 4

Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://www.kemendagri.go.id/index.php yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.56 WIB.
9. Pasal 15 ayat 1

Kabupaten Deiyai berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundangundangan
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://www.kemendagri.go.id/index.php yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.56 WIB.
10. Pasal 15 ayat 2

Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://www.kemendagri.go.id/index.php yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.56 WIB.
11. Pasal 17

Pejabat Bupati Deiyai berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://www.kemendagri.go.id/index.php yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.56 WIB.
12. Pasal 18 ayat 3

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan perumusan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://www.kemendagri.go.id/index.php yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.56 WIB.
13. Pasal 19 ayat 3

Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Deiyai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://www.kemendagri.go.id/index.php yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.56 WIB.
14. Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dengan peraturan perundang-undangan
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan https://www.kemendagri.go.id/index.php yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.56 WIB.