NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 10 ayat 1

Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan.
---
2. Pasal 15 ayat 4

Penambahan atau pengurangan jenis usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://bphn.jdihn.go.id/ildis/www/index
.php/web/result?q=&jenis_peraturan=7&nomor_peraturan=&tahun_terbit= dan http://ditjenbun.pertanian.go.id/
-40-peraturanmenteripertanian.html diakses terakhir pada 30 Oktober 2019 pukul 09.14
3. Pasal 16

Jenis tanaman perkebunan pada usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Keputusan Menteri Pertanian No. 511 Tahun 2006 tentang Kep. Menteri Pertanian No. 511/ Kpts/PD.310/9/2006tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura. ---
4. Pasal 17 ayat 3

Luasan tanah tertentu untuk usaha budi daya tanaman perkebunan dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, dan modal.
Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan -
5. Pasal 17 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan oleh Menteri.
Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan -
6. Pasal 22 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan -
7. Pasal 23 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Permentan No. 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian

Dalam Permen ini UU Perkebunan menjadi salah satu konsideran mengingatnya.

Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran melalui http://peraturan.go.id/peraturan/index.html?PeraturanSearch%5Bjenis_peraturan_id%5D=11e449f368aacfa0a20b313231373330&PeraturanSearch%5Bnomor%5D=&PeraturanSearch%5Btahun%5D=&PeraturanSearch%5Btentang%5D=Kawasan+perkebunan dan http://ditjenbun.pertanian.go.id/statis-41-peraturanpemerintah.html pada 30 Oktober 2019 pukul 09.18 Wib
8. Pasal 24 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi jenis tanaman perkebunan dan hubungannya dengan cita rasa spesifik hasil tanaman tersebut serta tata cara penetapan batas wilayah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindung Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi -
9. Pasal 27 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir di www.sipuu.setkab.go.id dan pada situs www.peraturan.go.id pada 30 Oktober 2019 pukul 09.20 Wib
10. Pasal 28 ayat 2

Ketentuan tentang penerapan, pembinaan, dan pengawasan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan serta pedoman industri pengolahan hasil perkebunan ditetapkan oleh Pemerintah.
- Berdasarkan penulusuran terakhir di www.sipuu.setkab.go.id dan pada situs www.peraturan.go.id pada 22 Juli pukul 10.47
11. Pasal 41

Pedoman dan standar pembinaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan metode pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- Berdasarkan penulusuran terakhir di www.sipuu.setkab.go.id dan pada situs www.peraturan.go.id pada 22 Juli pukul 10.49
12. Pasal 43 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi jenis tanaman perkebunan dan hubungannya dengan cita rasa spesifik hasil tanaman tersebut serta tata cara penetapan batas wilayah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://ditjenbun.pertanian.go.id/statis-40-peraturanmenteripertanian.html dan www.sipuu.setkab.go.id pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 09.23 Wib
13. Pasal 44 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Peraturan Menteri Pertanian No. 486 Tahun 2003 tentang tentang Klasifikasi Perusahaan Perkebunan Saat ini pengaturannya mengacu kepada peraturan lama yang dianggap masih relevan pelaksanaannya