NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2OIO TENTANG KEPROTOKOLAN -
2. Pasal 23 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur dalam Peraturan Presiden.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdihn.bphn.go.id/ yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.54 WIB.
3. Pasal 29 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden
- BBelum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdihn.bphn.go.id/ yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.54 WIB.
4. Pasal 33 ayat 2

Tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara lainnya dapat terdiri atas pejabat tinggi lembaga negara asing lain, mantan kepala negara/pemerintahan atau wakilnya, wakil perdana menteri, menteri atau setingkat menteri, kepala perwakilan negara asing, utusan khusus dan tokoh masyarakat asing/internasional tertentu lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2OIO TENTANG KEPROTOKOLAN -
5. Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan keprotokolan terhadap Tamu Negara, tamu pemerintah dan/atau lembaga negara lain diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2018 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2OIO TENTANG KEPROTOKOLAN -