NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 3 ayat 2 angka/huruf a

Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp989.636.575.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan triliun enam ratus tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas: a. pajak penghasilan sebesar Rp519.964 .736.000.000,00 (lima ratus sembilan belas triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah), termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas: 1. komoditas panas bumi sebesar Rp 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah); dan 2. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); yang dalam pelaksanaannya, masing-masing PPh DTP tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.011 Tahun 2012 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2012 1. UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. UU No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

3. UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

4. UU No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

5. UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

6. UU No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

7. UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

8. UU No. 12/1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

9. UU No. 13/1985 tentang Bea Materai

10. UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan

11. UU No. 17/2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

12. UU No. 11/1995 tentang Cukai

13. UU No. 39/2007 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

14. UU No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

15. UU No. 22/2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi

16. UU No. 24/2002 tentang Surat Utang Negara

17. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

18. UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

19. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

20. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

21. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

22. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

23. UU No. 32/2004 tentang Pemerintah daerah

24. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

25. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen

26. UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh

27. UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

28. UU No. 35/2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang

29. UU No. 6/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

30. UU No. 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

31. UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

32. UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang
-
2. Pasal 3 ayat 3 angka/huruf a

Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.933.630.000.000,00 (empat puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas: a. bea masuk sebesar Rp23.734.620.000.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh juta rupiah), termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.011 Tahun 2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012 -
3. Pasal 16 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan DIPA-L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 12/PMK.05 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2012 Dengan Sumber Dana Dari Sisa Anggaran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2011 -
4. Pasal 17 ayat 4

Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan revisi anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- -
5. Pasal 20 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan pagu belanja diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- -
6. Pasal 20 ayat 2

Tata cara penetapan hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 -
7. Pasal 24 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat, termasuk penggunaan hasil optimalisasi, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012 -
8. Pasal 27 ayat 9

Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- -
9. Pasal 28 ayat 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman umum dan alokasi dana otonomi khusus dan dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 -
10. Pasal 31 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- -
11. Pasal 32 ayat 2

---
Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2012 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
12. Pasal 32 ayat 2

---
Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2012 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK
13. Pasal 32 ayat 2

---
Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2012 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
14. Pasal 32 ayat 2

---
Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2012 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
15. Pasal 32 ayat 2

---
Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2012 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
16. Pasal 32 ayat 2

---
Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2012 tentang TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR
17. Pasal 37 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelesaian piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK.06 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Dikelola/Diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara -