NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 28 ayat 4

Ketentuan mengenai penetapan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi -
2. Pasal 37 ayat 2

Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
3. Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi -
4. Pasal 45 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria dan status Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi -
5. Pasal 48 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi -
6. Pasal 52 ayat 2

Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi -
7. Pasal 54 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi -
8. Pasal 57 ayat 2

Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan DaerahPerda Kab. Kuningan
9. Pasal 65 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://sipuu.setkab.go.id
dan http://peraturan.go.id pada tanggal 19 Juli pukul 11.22
10. Pasal 66

Ketentuan mengenai persyaratan khusus tentang komposisi, persyaratan perbaikan, atau pengayaan Gizi dan tata cara pengolahan Pangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ pada tanggal 19 Juli pukul 11.18 Wib
11. Pasal 71 ayat 3

Ketentuan mengenai Persyaratan Sanitasi dan jaminan Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Sesuai dengan Pasal 152 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
12. Pasal 72 ayat 3

Pasal 72 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-peraturan-perundang-undangan.html dan
https://sipuu.setkab.go.id/ pada 19 Juli 2019 pukul 11.29 Wib
13. Pasal 75 ayat 3

Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
14. Pasal 76 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan penelusuran pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-peraturan-perundang-undangan.html pada tanggal 19 Juli pukul 11.35 Wib
15. Pasal 77 ayat 4

Ketentuan mengenai tata cara memperoleh persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
16. Pasal 78 ayat 2

Ketentuan mengenai persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
17. Pasal 79 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan https://sipuu.setkab.go.id/ pada tanggal 19 Juli pukul 11.42 Wib
18. Pasal 81 ayat 3

Ketentuan mengenai pemenuhan izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ pada tanggal 19 Juli pukul 11.50 Wib




19. Pasal 83 ayat 3

Ketentuan mengenai Kemasan Pangan, tata cara pengemasan Pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini)
20. Pasal 85 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/index.php/web/result?tipe_dokumen=1&jenis_peraturan=7 dan https://jdih.setneg.go.id/ pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 11.06 Wib
21. Pasal 86 ayat 6

Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
22. Pasal 87 ayat 3

Ketentuan mengenai persyaratan pengujian laboratorium diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
23. Pasal 88 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 4 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini
24. Pasal 94 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/index.php/web/result?tipe_dokumen=1&jenis_peraturan=7 dan https://jdih.setneg.go.id/ pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 11.10 Wib
25. Pasal 102 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
26. Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai label Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
27. Pasal 106 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
28. Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
29. Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
30. Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 115 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi -
31. Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai Pasal 128 diatur dengan Peraturan Presiden.
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/index.php/web/result?tipe_dokumen=1&jenis_peraturan=7 dan https://jdih.setneg.go.id/ pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 11.13 Wib
32. Pasal 131 ayat (2)

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi -