NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 7 ayat 2

Ketentuan mengenai besaran modal LKM diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro-
2. Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, kepemilikan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro-
3. Pasal 11 ayat 2

Ketentuan mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal basil Pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro -
4. Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro-
5. Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro-
6. Pasal 16 ayat 2

---
Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 tentang TENTANG SUKU BUNGA PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL PEMBIAYAAN DAN LUAS CAKUPAN WILAYAH USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO -
7. Pasal 16 ayat 2

Luas cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan skala usaha LKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro -
8. Pasal 19 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- RPP tentang LPS Koperasi Simpan Pinjam tidak selesai dikembalikan ke pemrakarsa
9. Pasal 21 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro-
10. Pasal 22 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro-
11. Pasal 23 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro-
12. Pasal 27 ayat a

LKM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro-
13. Pasal 28 ayat 5

Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro-
14. Pasal 30 ayat 1b

LKM wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan: b. laporan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro-
15. Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro-
16. Pasal 33 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro-
17. Pasal 33 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro-