NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
-1. UU No. 20/2013 tentang Pendidikan KedokteranBelum ditetapkan
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id/ dan www.hukor.depkes.go.id/ yang diakses pada hari Senen, tanggal 29 April 2019 Pukul 9:29 WIB


2. Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
-Belum ditetapkan
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id/ dan www.hukor.depkes.go.id/ yang diakses pada hari Senen, tanggal 29 April 2019 Pukul 9:30 WIB
3. Pasal 14 ayat 5

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia -
4. Pasal 14 ayat 2

Tata cara pemilihan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
-Belum ditetapkan
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id/ dan www.hukor.depkes.go.id/ yang diakses pada hari Senen, tanggal 29 April 2019 Pukul 9:32 WIB


5. Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
Peraturan Konsil Kedokteran No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia-
6. Pasal 27

Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi, untuk memberikan kompetensi kepada dokter atau dokter gigi, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi.
Peraturan Konsil Kedokteran No. 48/KKI/PER/XII Tahun 2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi-
7. Pasal 30 ayat 3

Dokter dan dokter gigi warga negara asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia
Peraturan Konsil Kedokteran No. 17/KKI/KEP/IV Tahun 2008 tentang Pedoman Tata cara Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA)-
8. Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara, dan registrasi bersyarat diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Peraturan Konsil Kedokteran No. 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi-
9. Pasal 35 ayat 2

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan lainnya diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
Peraturan Konsil Kedokteran No. 48/KKI/PER/XII Tahun 2010 tentang Kewenangan tambahan dokter dan dokter gigi-
10. Pasal 38 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 512/MENKES/PER/IV Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran -
11. Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan praktik kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 512/MENKES/PER/IV Tahun 2007 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran -
12. Pasal 44 ayat 3

Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran -
13. Pasal 45 ayat 6

Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran ataukedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran -
14. Pasal 47 ayat 3

Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis -
15. Pasal 48 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran -
16. Pasal 56

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi -
17. Pasal 57

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia atas usul Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
Peraturan Konsil Kedokteran No. 15/ KKI/PER/ VIII Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi.-
18. Pasal 63 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
Peraturan Konsil Kedokteran No. 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja majelis kehormatan disiplin kedokteran indonesia dan majelis kehormatan disiplin kedokteran di tingkat provinsi -
19. Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
Peraturan Konsil Kedokteran No. 15/ KKI/PER/ VIII Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi-