NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 9 ayat 5

Tata cara penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri
Keputusan Menteri Keuangan No. 449 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penunjukkan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak 1. UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. UU No. 14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

3. UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4. UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

5. UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan

6. UU No. 11/1995 tentang Cukai

7. UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

8. UU No. 19/1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

9. UU No. 21/1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

10. UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

11. UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung
Keputusan Menteri Keuangan No.449/KMK. 01/2003
2. Pasal 12 ayat 2

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jabatan lain yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2011 tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim -
3. Pasal 16 ayat 1

Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri Hakim ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan Menteri
- Keppres Belum ditetapkan Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, tanggal 15 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.

Namun telah ditetapkan Peraturan Bersama MA dan KY No. 04/PB/MA/IX/2012 dan No. 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang mengatur perihal tersebut meskipun dalam pasal tersebut hanya mengamanatkan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Presiden.
4. Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim serta hak-haknya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, tanggal 15 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.
5. Pasal 22 ayat 1

Kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, tanggal 15 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.
6. Pasal 22 ayat 2

Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri
- Keputusan Menteri Belum ditetapkan Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, tanggal 15 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.

Namun telah ditetapkan Permenkeu No. 194/PMK. 01/2015 tentang Pemberian Tunjangan Dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak yang mengatur perihal tersebut meskipun dalam pasal tersebut hanya mengamanatkan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Presiden.

Perubahan :
Permenkeu No. 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 194/PMK. 01/2015 tentang Pemberian Tunjangan Dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak
7. Pasal 27

Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri
- Kepmen Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, tanggal 15 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.

Namun telah ditetapkan Keppres No. 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak dan Permenkeu No.122 /PMK.01/2018 yang mengatur perihal tersebut meskipun dalam pasal tersebut hanya mengamanatkan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Menteri.
8. Pasal 28 ayat 1

Tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Presiden
Keputusan Presiden No. 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak Terdapat pula Permenkeu No.122 /PMK.01/2018 yang mengatur perihal tersebut meskipun dalam pasal tersebut hanya mengamanatkan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Presiden
9. Pasal 28 ayat 2

Tata kerja kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keputusan Menteri Keuangan No. 24 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak Terdapat pula Permenkeu No.122 /PMK.01/2018 yang mengatur perihal tersebut meskipun dalam pasal tersebut hanya mengamanatkan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Menteri
10. Pasal 28 ayat 3

Tata Tertib persidangan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Ketua
Peraturan Ketua Pengadilan Pajak No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-001/PP/2013Perubahan Terakhir :
Peraturan Ketua Pengadilan Pajak No. PER-001/PP/2013

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Ketentuan Penutup Pasal 23 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : PER -03/PP/2016 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak
11. Pasal 32 ayat 2

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua
Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. 3 Tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Pemberian Jasa Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak-
12. Pasal 34 ayat 2

Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan; c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 61 Tahun 2012 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak Peraturan Menteri Keuangan No. 61/PMK.02/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permenkeu No. 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak