NO	PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN	PERATURAN PELAKSANAAN				UU TERKAIT	KETERANGAN
		PP	PERPRES / KEPRES	PERMEN / KEPMEN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1.	Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan				1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. UU No. 32/2004 tentang Pemerintah daerah	RPP tentang Perubahan Atas PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dalam proses penyusunan berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
2.	Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan					RPP tentang Perubahan Atas PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dalam proses penyusunan berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
3.	Pasal 42 Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan					RPP tentang Perubahan Atas PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dalam proses penyusunan berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015
4.	Pasal 45 Tata cara pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah					PP No. 57 Tahun 2005 dicabut dengan PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
5.	Pasal 48 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Darurat diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat					-
6.	Pasal 65 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pinjaman Daerah termasuk Obligasi Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah					PP No. 30 Tahun 2011 dicabut dengan PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
7.	Pasal 69 ayat 4 Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah					PP No. 58 Tahun 2005 dicabut dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8.	Pasal 86 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah					PP No. 58 Tahun 2005 dicabut dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9.	Pasal 92 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan.					-
10.	Pasal 99 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penyaluran pelaporan, pertanggungjawaban, dan penghibahan barang milik Negara yang diperoleh atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan					-
11.	Pasal 104 Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 103, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah					-
12.	Pasal 108 ayat 2 Pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan					-