NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia 1. UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara

2. UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer
-
2. Pasal 12 ayat 4

Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perpres No.10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. -
3. Pasal 13 ayat 10

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.
- Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat 29 November 2019 Pukul 13.00 WIB
4. Pasal 14 ayat 4

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Presiden.
- Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat 29 November 2019 Pukul 13.00 WIB
5. Pasal 23 ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. ---
6. Pasal 26 ayat 2

Golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Keputusan Panglima TNI No. 190 Tahun 2005 tentang Petunjuk Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pemberian Pangkat Prajurit TNI.-
7. Pasal 27 ayat 3

Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Keputusan Panglima TNI No. 190 Tahun 2005 tentang Petunjuk Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pemberian Pangkat Prajurit TNI.-
8. Pasal 28 ayat 2

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan.
Peraturan Menteri Pertahanan No. 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia. -
9. Pasal 29 ayat 2

Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Keputusan Panglima TNI No. 213 dan 249 Tahun 2005 tentang a. Petunjuk Induk Pendidikan Prajurit TNI. b. Petunjuk Administrasi Pendidikan Pembentukan Prajurit TNI. -
10. Pasal 30 ayat 2

Pendidikan perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Keputusan Panglima TNI No. 249 dan 262 Tahun 2005 tentang a. Petunjuk Administrasi Pendidikan Pembentukan Prajurit TNI. b. Petunjuk Administrasi Pendidikan Pertama Prajurit TNI.-
11. Pasal 31 ayat 2

Pendidikan bintara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Keputusan Panglima TNI No. 249 dan 262 Tahun 2005 tentang a. Petunjuk Administrasi Pendidikan Pembentukan Prajurit TNI. b. Petunjuk Administrasi Pendidikan Pertama Prajurit TNI.-
12. Pasal 32 ayat 2

Pendidikan tamtama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Keputusan Panglima TNI No. 249 dan 262 Tahun 2005 tentang a. Petunjuk Administrasi Pendidikan Pembentukan Prajurit TNI. b. Petunjuk Administrasi Pendidikan Pertama Prajurit TNI.-
13. Pasal 33 ayat 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. -
14. Pasal 34 ayat 3

Ketentuan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Keputusan Panglima TNI No. 292 Tahun 2004 tentang Tata Upacara Militer.-
15. Pasal 38 ayat 2

Ketentuan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
-Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat 29 November 2019 Pukul 13.00 WIB
16. Pasal 40 ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.
Keputusan Panglima TNI No. 346 Tahun 2004 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam TNI.-
17. Pasal 41 ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.
Keputusan Panglima TNI No. 241 Tahun 2005 tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Pengembangan Umum Perwira TNI.-
18. Pasal 42 ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.
Keputusan Panglima TNI No. 190 Tahun 2005 tentang Petunjuk Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pemberian Pangkat Prajurit TNI.-
19. Pasal 44 ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. -
20. Pasal 45

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan di dalam struktur TNI selain jabatan Panglima dan Kepala Staf Angkatan, diatur dengan keputusan Panglima.
Keputusan Panglima TNI No. 188 Tahun 2004 tentang Petunjuk Induk Penggunaan Prajurit TNI.Kep. Panglima TNI No. Kep/19/2005 tentang Petunjuk Dasar Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia TNI.
21. Pasal 46 ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan keputusan Panglima.
0
22. Pasal 46 ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan keputusan Panglima.
Keputusan Panglima TNI No. 46 Tahun 2003 tentang -Surat Telegram Panglima TNI No. ST/46/2003.
23. Pasal 47 ayat 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. -
24. Pasal 50 ayat 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. -
25. Pasal 51 ayat 3

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. -
26. Pasal 55 ayat 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. -
27. Pasal 56 ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. -
28. Pasal 57

Hak prajurit yang menyandang cacat berat, cacat sedang, atau cacat ringan yang diakibatkan karena tugas operasi militer, atau bukan tugas operasi militer selama dalam dinas keprajuritan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. PP No. 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 2011
29. Pasal 58 ayat 4

Pernyataan hilang atau pembatalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Panglima.
Keputusan Panglima TNI No. 52 Tahun 2005 tentang Petunjuk Induk Pemisahan Prajurit TNI. -
30. Pasal 59 ayat 2

Pemberhentian selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panglima.
-Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat 29 November 2019 Pukul 13.00 WIB
31. Pasal 61 ayat 2

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.
- Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat 29 November 2019 Pukul 13.00 WIB
32. Pasal 62 ayat 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. -
33. Pasal 63 ayat 2

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.
Keputusan Panglima TNI No. 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit.b. Peraturan Panglima No. 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit
34. Pasal 65 ayat 3

Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.
-Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat 29 November 2019 Pukul 13.00 WIB
35. Pasal 76 ayat 2

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur dengan keputusan Presiden.
Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia. -