NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh -
2. Pasal 27 ayat 3

Tata cara dan mekanisme penjaminan keamanan teknologi-sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan, namun ada RPP tentang Tata Cara Penguasaan, Pengembangan, Penjalaran dan Perlindungan Teknologi Keantariksaan berdasarkan: https://puskkpa.lapan.go.id/index.php/subblog/read/2018/120/Menggali-Review-Pakar-dalam-Penyusunan-RPP-Implementasi-UU-No212013 yang diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 Pukul 12.40 WIB

Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.lapan.go.id dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 Pukul 14.16 WIB
3. Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peluncuran Wahana Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Lembaga.
-Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.lapan.go.id/index.php/comimageshow/produk-hukum/puu-tusi , https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 Pukul 12.45 WIB

Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.lapan.go.id dan http://peraturan.go.id yang diakses pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 Pukul 14.19 WIB
4. Pasal 37 ayat 2

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kegiatan komersial Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan, namun ada RPP tentang persyaratan dan tata cara kegiatan komersial keantariksaan berdasarkan: https://www.drn.go.id/files/Seminar%20dan%20SP%202%20DRN%2014%20NOV%202016/SESSI%202/DRN141116-Dr__Rika_Andriati.pdf yang diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 Pukul 12.40 WIB

Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.lapan.go.id dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 Pukul 14.23 WIB
5. Pasal 38 ayat 4

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, kewenangan, dan susunan organisasi Lembaga diatur dengan Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional -
6. Pasal 40 ayat 5

Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Presiden melalui usulan Menteri yang mengoordinasikan Lembaga.
Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040 Pasal 40 tidak mengamanatkan dibentuknya peraturan pelaksanaan, namun Perpres No. 45 Tahun 2017 pada bagian konsiderans ‘menimbang’ merujuk pada Pasal 40 UU 21/2013
7. Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan dan pengoperasian Bandar Antariksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan https://jdih.lapan.go.id/ yang diakses pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 pukul 13.29 WIB

Belum ada ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.lapan.go.id/index.php/comimageshow/produk-hukum/puu-tusi , https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 Pukul 12.55 WIB
8. Pasal 57

Ketentuan mengenai standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan Keantariksaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan, namun ada RPP tentang Tata Cara Penguasaan, Pengembangan, Penjalaran dan Perlindungan Teknologi Keantariksaan berdasarkan: https://puskkpa.lapan.go.id/index.php/subblog/read/2018/120/Menggali-Review-Pakar-dalam-Penyusunan-RPP-Implementasi-UU-No212013 yang diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 Pukul 12.40 WIB

Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.lapan.go.id dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 Pukul 14.29 WIB
9. Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan investigasi kecelakaan Wahana Antariksa diatur dalam Peraturan Lembaga.
-Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.lapan.go.id/index.php/comimageshow/produk-hukum/puu-tusi , https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 Pukul 13.10 WIB

Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.lapan.go.id dan http://peraturan.go.id yang diakses pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 Pukul 14.33 WIB
10. Pasal 69 ayat 5

Ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan penangguhan, pembekuan, pencabutan, dan perubahan izin peluncuran diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.lapan.go.id/index.php/comimageshow/produk-hukum/puu-tusi , https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 Pukul 12.40 WIB

Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.lapan.go.id dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 Pukul 14.35 WIB
11. Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.lapan.go.id/index.php/comimageshow/produk-hukum/puu-tusi , https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 Pukul 12.50 WIB

Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.lapan.go.id dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 Pukul 14.40 WIB
12. Pasal 84 ayat 3

Ketentuan mengenai asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan penggantian Kerugian akibat kecelakaan Penyelenggaraan Keantariksaan oleh Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.lapan.go.id/index.php/comimageshow/produk-hukum/puu-tusi , https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 Pukul 13.00 WIB

Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.lapan.go.id dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 Pukul 14.44 WIB
13. Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan, namun ada RPP tentang Tata Cara Penguasaan, Pengembangan, Penjalaran dan Perlindungan Teknologi Keantariksaan berdasarkan: https://puskkpa.lapan.go.id/index.php/subblog/read/2018/120/Menggali-Review-Pakar-dalam-Penyusunan-RPP-Implementasi-UU-No212013 yang diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 Pukul 12.40 WIB

Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.lapan.go.id dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 Pukul 14.51 WIB
14. Pasal 94 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.lapan.go.id/index.php/comimageshow/produk-hukum/puu-tusi , https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 Pukul 13.20 WIB

Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.lapan.go.id dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 Pukul 14.56 WIB