NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 4 ayat 2

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia -
2. Pasal 4 ayat 3 huruf h

Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 651 Tahun 1994 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 234 Tahun 2009 -
3. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf l

Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 250 Tahun 1995 tentang Perusahaan Kecil dan Menengah Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal ventura dan Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Ventura -
4. Pasal 4 ayat 1 angka/huruf k

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 130 Tahun 2000 tentang Pengecualian sebagai Objek Pajak atas Keuntungan karena Pembebasan Utang Debitur Kecil -
5. Pasal 7 ayat 3

Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No. 564 Tahun 2004 tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan tidak Kena Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.137/ PMK.03/2005 Permenkeu No.564/PMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak mengatur substansi Pasal 7 ayat (3) meskipun Pasal 7 ayat (3) tidak mengamanatkan Permen
6. Pasal 9 ayat 1 angka/huruf c

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa, guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 204 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas KMK Nomor 80/KMK.04/ 1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya PMK Nomor 83/PMK.03/2006 tentang Perubahan Keempat atas KMK Nomor 80/ KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya mengatur substansi Pasal 9 ayat (1) meskipun Pasal 9 ayat (1) tidak mengamanatkan Permen
7. Pasal 9 ayat 1 huruf e

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 466 Tahun 2000 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu serta yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja -
8. Pasal 11 ayat 7

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 521 Tahun 2000 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Untuk Keperluan Penyusutan Bagi Kontraktor Yang Melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Kontrak Bagi Hasil dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) -
9. Pasal 11 ayat 11

Kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 520 Tahun 2000 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan, sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu No. 138/KMK. 03/2002 -
10. Pasal 14 ayat 5

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang temyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.03/2007 tentang
Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
Mengatur substansi Pasal 14 ayat (5) meskipun Pasal 14 ayat (5) tidak mengamanatkan Permen
11. Pasal 14 ayat 7

Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Permen ini mengatur susbtansi Pasal 14 ayat (7) meskipun Pasal 14 ayat (7) tidak mengamantkan Permen
12. Pasal 21 ayat 4

Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 447 Tahun 2002 tentang KMK Nomor 447/KMK.03/2002, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 10/PMK.03/2005 PMK Nomor 138/PMK.03/2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan -
13. Pasal 21 ayat 5

Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua -
14. Pasal 21 ayat 8

Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan No. 252 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Permen ini mengatur substansi Pasal 21 ayat (8) meskipun Pasal 21 ayat (8) tidak mengamanatkan Permen
15. Pasal 23 ayat 2

Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 170 Tahun 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000-
16. Pasal 25 ayat 8

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri -
17. Pasal 25 ayat 7

Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 552 Tahun 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD, dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu -
18. Pasal 26 ayat 3

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 624 Tahun 1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri -
19. Pasal 26 ayat 4

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan No. 113 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap -
20. Pasal 31A ayat 2

Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu PP Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu -
21. Pasal 31B ayat 2

Fasilitas pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2001 tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan kepada Wajib Pajak yang Melakukan Restrukturi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus yang dibentuk Pemerintah -
22. Pasal 31C ayat 2

Pembagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah -