NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 5 ayat 2

Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah 1. UU No. 4/1999 tentang Susunan Den Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah---
2. Pasal 5 ayat 4

Syarat-syarat pembentukan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. ---
3. Pasal 5 ayat 3

Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah, perubahan nama daerah, serta perubahan nama daerah serta perubahan nama dan pemindahan ibukota daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2004 tentang a. Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. b. PP No. 29 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton dari Wilayah Kota Bau-Bau ke Pasarwajo di Wilayah Kabupaten Buton. c. PP No. 18 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhoksumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. d. PP No. 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura dari Kota Jayapura ke Wilayah Sentani di Kabupaten Jayapura. e. PP No. 70 Tahun 1990 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kebupaten Simalungun dari Wilayah Daerah Kota Pematang Siantar Ke Kecamatan Raya di Wilayah Daerah Kabupaten Simalungun. f. PP No. 84 Tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. g. PP No. 86 Tahun 1999 Tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. h. PP No. 62 Tahun 2000 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat ---
4. Pasal 6 ayat 1

Kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. ---
5. Pasal 7 ayat 1,2

(1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. (2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dokonsentrasi PP No. 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dokonsentrasimengatur substansi Pasal 7 meskipun Pasal 7 tidak mengamanatkan PP
6. Pasal 10 ayat 5

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ---
7. Pasal 12

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ---
8. Pasal 13 ayat 2

Setiap penugasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ---
9. Pasal 32 ayat 4

Tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ---
10. Pasal 34 ayat 1, 2, 3

(1) Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRDmelalui pemilihan secara bersamaan. (2) Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, ditetapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan. (3) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,dibentuk Panitia Pemilihan
Peraturan Pemerintah No. 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ---
11. Pasal 38 ayat 1

Nama-nama, calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PP No. 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur substansi Pasal 38 ayat (1) meskipun Pasal 38 ayat (1) tidak mengamanatkan PP
12. Pasal 44 ayat 3

Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PP No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur substansi Pasal 44 ayat (3) meskipun Pasal 44 ayat (3) tidak mengamanatkan PP
13. Pasal 49

Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri; c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; e. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3); f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan g. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkantanggung jawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD
Peraturan Pemerintah No. 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala ---
14. Pasal 49

Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri; c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; e. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3); f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan g. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkantanggung jawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD
Peraturan Pemerintah No. 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah -
15. Pasal 59

Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ---
16. Pasal 68 ayat 2

Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ---
17. Pasal 86 ayat 4

Pedoman tentang penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ---
18. Pasal 91 ayat 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan hal-hal lain mengenai pengelolaan Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 20.10 WIB
19. Pasal 111 ayat 1

Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang ini.
Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ---
20. Pasal 115 ayat 6

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Presiden
Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2000 tentang a. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah b. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Perubahan Keppres 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah c. Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ---
21. Pasal 120

Susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ---
22. Pasal 133

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang ini, diadakan penyesuaian.
Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ---