NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 9 ayat 2

Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatic atau konsuler di negara lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkandengan Keputusan Presiden
Keputusan Presiden No. 118 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kedutaan Besar RI di Tripoli, Libya dan Suva, Fijji, Guangzhou (Cina) 1. UU No. 1/1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.

2. UU No. 2/1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus.
-
2. Pasal 12 ayat 2

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendirian lembaga atau badan kerja sama asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diaturdengan Peraturan Pemerintah
- RPP tentang Syarat dan Tata
Cara Pendirian Lembaga atau
Badan Kerja Sama Asing Berdasarkan
Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
3. Pasal 15

Ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional diaturdengan Undang Undang tersendiri
UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional -
4. Pasal 25 ayat 2

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diaturdengan Keputusan Presiden
- RPerpres tentang Pemberian Suaka Kepada Orang Asing Berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016
5. Pasal 27 ayat 2

Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden
Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri -
6. Pasal 29 ayat 3

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah menyelesaikan masa tugasnya mendapatkan hak keuangan dan administrative yang diaturdengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1996 tentang PP No.5/1996 tentang Hak Keuangan/Administrasi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya. ditetapkan pada tgl 14 Pebruari 1996 -
7. Pasal 31 ayat 2

Ketentuan mengenai pendidikan dan latihan Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri
Keputusan Menteri Luar Negeri No. 107 Tahun 2001 tentang Kepmen Luar Negeri No. SK/107/DL/VIII/2000/01 tentang Program Tugas Belajar Bagi Pejabat Dinas Luar Negeri -
8. Pasal 32 ayat 4

Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri
- Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemlu.go.id yang diakses pada hari Jumat 29 November 2019 Pukul 11.00 WIB
9. Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat Dinas Luar Negeri dan penempatannya pada Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri
Peraturan Menteri Luar Negeri No. 4 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik Dan Konsuler -
10. Pasal 34

Hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri
Keputusan Menteri Luar Negeri No. 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri Permen No. 02-/A/OT/VI-II/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Deplu sebagaimana telah diubah dengan Permen No. 01/A/OT/I/2006/01 Tahun 2006