NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan 1. UU No. 17/2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

2. UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia

3. UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
-
2. Pasal 3 ayat 4

Tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut olehMenteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.04 Tahun 2015 tentang Perubahan Permenkeu No. 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Pabean Dibidang Impor -
3. Pasal 4 ayat 3

Tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut olehMenteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 487/KMK.05 Tahun 1996 tentang Pemeriksaan Pabean Atas Barang Ekspor -
4. Pasal 5 ayat 4

Penetapan Kawasan Pabean, Kantor Pabean, dan Pos Pengawasan Pabean dilakukan olehMenteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.04 Tahun 2015 tentang Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara Permenkeu Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean

Diakses Senin, 20 April 2020
5. Pasal 7 ayat 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 39 / PMK.04 Tahun 2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut -
6. Pasal 8 ayat 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut olehMenteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 228/PMK.04 Tahun 2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai -
7. Pasal 9 ayat 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta penentuan jangka waktu sementara diaturlebih lanjut olehMenteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.04 Tahun 2011 tentang Impor Sementara -
8. Pasal 10 ayat 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 155/PMK.04 Tahun 2008 tentang Pemberitahuan Pabean -
9. Pasal 11 ayat 6

Persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diatur lebih lanjut olehMenteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. 575/KMK.05 Tahun 1996 tentang Tatalaksana Pengangkutan Terus atau Pengangkutan Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor -
10. Pasal 12 ayat 3

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010 Tahun 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.0l0/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

Diakses pada Senin 27 April 2020
11. Pasal 13 ayat 2

Tata cara pengenaan dan besarnya tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehMenteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.04 Tahun 2007 tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas Dan Barang Kiriman -
12. Pasal 14 ayat 2

Ketentuan tentang klasifikasi barang diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 179/PMK.011 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Platform Pengeboran Atau Produksi Terapung Atau Dibawah Air Untuk penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor setiap komoditi memiliki peraturan menteri keuangan berdasarkan klasifikasi masing-masing
13. Pasal 15 ayat 7

Ketentuan tentang nilai pabean untuk menghitung Bea Masuk diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. 690/KMK.05 Tahun 1996 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk -
14. Pasal 16 ayat 6

Ketentuan tentang penetapan tarif dan nilai pabean diatur lebih lanjut olehMenteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 51/PMK.04 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai -
15. Pasal 20

Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping serta penanganannya diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping Dan Bea Masuk Imbalan -
16. Pasal 23

Ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Imbalan serta penanganannya diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping Dan Bea Masuk Imbalan -
17. Pasal 25 ayat 2

Perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan berdasarkan tujuan pemakaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur olehMenteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 16 Tahun 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor -
18. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.04 Tahun 2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman -
19. Pasal 26 ayat 2

Perubahan atas barang impor yang dapat diberikan pembebasan atau kekeringan berdasarkan tujuan pemakaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur olehMenteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011 Tahun 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri DalamRangkaPenanaman Modal -
20. Pasal 27 ayat 2

Ketentuan tentang pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut olehMenteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.04 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan/atau Bunga. -
21. Pasal 28

Ketentuan dan tata cara tentang : a. bentuk, isi, dan keabsahan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean; b. penyerahan dan pendaftaran Pemberitahuan Pabean; c. penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean; d. pendistribusian dan penatausahaan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean; e. penggunaan dokumen pelengkap pabean; diatur oleh Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.04 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean terdapat peraturan pelaksana lain:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean
- Permenkeu Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberutahuan Pabean
Diakses pada Senin, 27 April 2020
22. Pasal 29 ayat 3

Ketentuan tentang pengurusan Pemberitahuan Pabean diatur lebih lanjut olehMenteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 155/PMK.04 Tahun 2008 tentang Pemberitahuan Pabean - PMK No. 104/PMK.04/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04
/2008 tentang Pemberitahuan Pabean
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.04/2019 Tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan mencabut Permen Keuangan No. 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan
Diakses pada Senin 27 April 2020

23. Pasal 36 ayat 3

Ketentuan tentang tata cara pembayaran, penerimaan, penyetoran Bea Masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut olehMenteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.04 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang TertentuNegara Atas -
24. Pasal 37 ayat 3

Ketentuan tentang penundaan pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut olehMenteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.04 Tahun 2008 tentang Penundaan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda -
25. Pasal 42 ayat 3

Ketentuan tentang jaminan diatur lebih lanjut olehMenteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 259/PMK.04 Tahun 2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan -
26. Pasal 43 ayat 4

Ketentuan tentang penunjukan Tempat Penimbunan Sementara, tata cara penggunaannya, dan perubahan jangka waktu penimbunan diatur lebih lanjut oleh Menteri
Keputusan Menteri Keuangan No. 147/KMK.05 Tahun 1996 tentang Penunjukan TempatPenimbunanSementara -
27. Pasal 44 ayat 2

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan tentang pendirinya, penyelenggaraan, dan pengusahaan Tempat Penimbunan Berikat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat -
28. Pasal 46 ayat 5

Ketentuan tentang pembekuan, pemberlakuan kembali, dan pencabutan izin Tempat Penimbunan Berikat diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat -
29. Pasal 48 ayat 2

Penunjukan tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehMenteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.04 Tahun 2007 tentang Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara -
30. Pasal 51

Pembukuan dan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia atau dengan mata uang asing dan bahasa asing dan bahasa lain yang ditetapkan oleh Menteri, dan semua buku, catatan, serta wajib disimpan selama sepuluh tahun pada tempat usahanya di Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan No. 138/PMK.04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan Di Bidang Kepabeanan -
31. Pasal 53 ayat 2

Ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 161/PMK.04 Tahun 2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan -
32. Pasal 64 ayat 1

Pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, selain merek dan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual -
33. Pasal 64 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal 54 sampai dengan Pasal 63 diatur denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual -
34. Pasal 65 ayat 2

barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Tempat Penimbunan Pabean dan dipungut sewa gudang yang ditetapkan oleh Menteri.
- Telah ada Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor .../PMK.04/2016 Tentang Tempat Penimbunan Pabean hasil penelusuran di http://repository.beacukai.go.id/download/2018/05/a77b66c085e698f1f74fc2fae0e5e81a-rpmk-tentang-tempat-penimbunan-pabean-13-10-16_terakhir.pdf
35. Pasal 73 ayat 3

Ketentuan tentang penggunaan barang yang menjadi milik negara ditetapkan oleh Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.04 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.04/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 TentangPenyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara -
36. Pasal 74 ayat 2 angka/huruf -0

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cuka -
37. Pasal 75 ayat 2

Kapal patroli atau sarana lainnya yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai -
38. Pasal 77 ayat 2

Ketentuan tentang tata cara pencegahan diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan Di BidangKepabeanan -
39. Pasal 79 ayat 2

Persyaratan dapat diterimanya segel atau tanda pengamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehMenteri.
Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai No. P - 26/BC Tahun 2010 tentang Bentuk, Warna, Ukuran Segel Dan TandaPengaman Bea Dan Cukai Dan Tata Cara Penyegelan -
40. Pasal 86 ayat 2

Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai yang menyerahkan buku, catatan, dan surat-menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, atau tidak bersedia untuk diperiksa sediaan barangnya dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.04 Tahun 2007 tentang Audit Kepabeanan -
41. Pasal 101

Susunan organisasi dan tata kerja serta urusan mengenai administrasi, tunjangan, pengeluaran, dan tata tertib Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.
- Belum ada ditetapkan berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://setneg.go.id/listcontent/listberita/peraturan_pemerintah, http://peraturan.beacukai.go.id dan https://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB
42. Pasal 114 ayat 2

Ketentuan tentang pengenaan sanksi administrasi dan penyesuaian besarnya sanksi administrasi serta penyesuaian besarnya bunga menurut Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan -
43. Pasal 115A ayat 2

Pemberitahuan Pabean di instalasi dan alat-alat yang berada di Landas Kontinen Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 tentang PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS -