NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 4 ayat 2

Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 1. UU No. 10/1995 tentang KepabeananBelum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, tanggal 15 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.
2. Pasal 5 ayat 4

Ketentuan tentang besarnya tarif cukai untuk setiap jenis Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut olehMenteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.04/ Tahun 2006 tentang a. Penetapan Tarif Cukai Minuman Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol b. Permenkeu No.89/PMK. 04/2006 tentangPenetapan Tarif Cukai Etil Alkohol atau Etanol c. Permenkeu No.118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu No.43/PMK. 04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau ---
3. Pasal 6 ayat 3

Ketentuan tentang penetapan Harga Dasar diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.04/ Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu No.43/PMK. 04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau ---
4. Pasal 7 ayat 8

Ketentuan tentang pelunasan cukai diatur lebih lanjut oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK. 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmenkeu No.240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai ---
5. Pasal 8 ayat 4

Ketentuan tentang pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut olehMenteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. 242/KMK.05 Tahun 1996 tentang Tidak Dipungut Cukai Pasal tersebut mengamanatkan PERMEN tetapi yang terbit KEPMEN
6. Pasal 10 ayat 3

Ketentuan tentang tata cara penagihan diatur lebih lanjut olehMenteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. 244/KMK. 05 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penagihan Cukai dan Denda Administrasi Pasal tersebut mengamanatkan PERMEN tetapi yang terbit KEPMEN
7. Pasal 12 ayat 4

Ketentuan tentang pengembalian cukai diatur lebih lanjut olehMenteri
Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.05 Tahun 1996 tentang Pengembalian Cukai Pasal tersebut mengamanatkan PERMEN tetapi yang terbit KEPMEN
8. Pasal 14 ayat 8

---
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2008 tentang NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI -
9. Pasal 14 ayat 8

---
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1996 tentang IZIN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI -
10. Pasal 14 ayat 8

Ketentuan tentang pemberian izin dan pencabutan izin diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1996 tentang PP No. 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai -
11. Pasal 15 ayat 2

Ketentuan tentang pelaksanaan ayat (1) diatur lebih lanjut olehMenteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.04 Tahun 2009 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Dan Pengangkutan Barang Kena Cukai -
12. Pasal 16 ayat 5

Ketentuan tentang Buku Persediaan dan pemberitahuan Barang Kena Cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut olehMenteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. 245/KMK.05 Tahun 1996 tentang Buku Persediaan dan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat Pasal tersebut mengamanatkan PERMEN tetapi yang terbit KEPMEN
13. Pasal 18 ayat 3

Ketentuan tentang Buku Rekening Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut olehMenteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. 246/KMK.05 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit Pasal tersebut mengamanatkan PERMEN tetapi yang terbit KEPMEN
14. Pasal 19 ayat 2

Ketentuan tentang Buku Rekening Kredit diatur lebih lanjut olehMenteri
Keputusan Menteri Keuangan No. 246/KMK.05 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit Pasal tersebut mengamanatkan PERMEN tetapi yang terbit KEPMEN
15. Pasal 20 ayat 3

Ketentuan tentang pencacahan diatur lebih lanjut olehMenteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.05 Tahun 1996 tentang Pencacahan Etil Alkohol dan Minuman Etil Alkohol Pasal tersebut mengamanatkan PERMEN tetapi yang terbit KEPMEN
16. Pasal 21 ayat 3

Ketentuan tentang jenis Barang Kena Cukai yang dapat diberikan potongan dan besarnya potongan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. 23/KMK.05 Tahun 1996 tentang Pencacahan Etil Alkohol dan Minuman Etil Alkohol Pasal tersebut mengamanatkan PERMEN tetapi yang terbit KEPMEN
17. Pasal 24 ayat 3

Ketentuan tentang penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut olehMenteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. 247/KMK.05 Tahun 1996 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai Pasal tersebut mengamanatkan PERMEN tetapi yang terbit KEPMEN
18. Pasal 25 ayat 5

Ketentuan tentang pemasukan atau pengeluaran Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut olehMenteri
Keputusan Menteri Keuangan No. 247/KMK.05 Tahun 2996 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai Pasal tersebut mengamanatkan PERMEN tetapi yang terbit KEPMEN
19. Pasal 26 ayat 4

Ketentuan tentang pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut olehMenteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. 247/KMK.05 Tahun 1996 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai Pasal tersebut mengamanatkan PERMEN tetapi yang terbit KEPMEN
20. Pasal 27 ayat 5

Ketentuan tentang pengangkutan Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut olehMenteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. 247/KMK.05 Tahun 996 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai Pasal tersebut mengamanatkan PERMEN tetapi yang terbit KEPMEN
21. Pasal 29 ayat 3

Ketentuan tentang perdagangan Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut olehMenteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. 247/KMK.05 Tahun 1996 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai Pasal tersebut mengamanatkan PERMEN tetapi yang terbit KEPMEN
22. Pasal 33 ayat 3

---
Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2009 tentang TENTANG TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI -
23. Pasal 33 ayat 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai -
24. Pasal 33 ayat 4

Ketentuan tentang tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai -
25. Pasal 49

Susunan organisasi dan tata kerja serta urusan mengenai administrasi, tunjangan, pengeluaran, dan tata tertib Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan:

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://jdih.kemenkeu.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, tanggal 15 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.
26. Pasal 62 ayat 3

Ketentuan tentang penyelesaian atas barang yang dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut olehMenteri
Keputusan Menteri Keuangan No. 322/KMK.05 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas Untuk Negara atau yang Dikuasai Negara Pasal tersebut mengamanatkan PERMEN tetapi yang terbit KEPMEN
27. Pasal 66 ayat 3

Ketentuan tentang penyelesaian Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut olehMenteri
Keputusan Menteri Keuangan No. 322/KMK.05 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas Untuk Negara atau yang Dikuasai Negara Pasal tersebut mengamanatkan PERMEN tetapi yang terbit KEPMEN
28. Pasal 68

Ketentuan tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi dan penyesuaian besarnya sanksi administrasi serta penyesuaian besarnya bunga menurut Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI -
29. Pasal 68

Ketentuan tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi dan penyesuaian besarnya sanksi administrasi serta penyesuaian besarnya bunga menurut Undang-undang ini diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai -