NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 11

Ketentuan ... mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Perubahan :
PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
2. Pasal 12 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Perubahan :
PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
3. Pasal 18 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis -
4. Pasal 20 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah -
5. Pasal 21 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Perubahan :
PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
6. Pasal 23 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup -
7. Pasal 28 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 65 Tahun 2016 tentang Standar Dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan HidupPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016
8. Pasal 29 ayat 3

Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup -
9. Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan -
10. Pasal 35 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup diatur dengan peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup -
11. Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan -
12. Pasal 43 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai instrument ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup -
13. Pasal 47 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan -
14. Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup -
15. Pasal 53 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan :
Berdasarkan penelusuran pada situs http://www.menlhk.go.id/site/post/9?start=20 dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada Senin, 21 Juli 2019 pukul 10.24 WIB

Belum ditetapkan :
Berdasarkan penelusuran pada situs http://www.menlhk.go.id/site/post/9?start=20 dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada Kamis, 14 November 2019 pukul 10.48 WIB
16. Pasal 54 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan :
Berdasarkan penelusuran pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan https://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada Senin, 29 Juli 2019 pukul 10.27 WIB

Belum ditetapkan :
Berdasarkan penelusuran pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan https://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada Kamis, 14 November 2019 pukul 10.54 WIB
17. Pasal 55 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup -
18. Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2016 diatur juga dalam PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
19. Pasal 57 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Perubahan :
PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
20. Pasal 58 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun -
21. Pasal 59 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun -
22. Pasal 61 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun -
23. Pasal 62 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan :
Berdasarkan penelusuran pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan http://www.menlhk.go.id/site/post/9?start=20 yang diakses pada Senin, 29 Juli 2019 pukul 10.38 WIB

Belum ditetapkan :
Berdasarkan penelusuran pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan http://www.menlhk.go.id/site/post/9?start=20 yang diakses pada Kamis, 14 November 2019 pukul 10.57 WIB
24. Pasal 65 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan HutanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017
25. Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Perubahan :
PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
26. Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Perubahan :
PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
27. Pasal 86 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan :
Berdasarkan penelusuran pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan https://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada Senin, 29 Juli 2019 pukul 10.40 WIB

Belum ditetapkan :
Berdasarkan penelusuran pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan https://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada Kamis, 14 November 2019 pukul 11.00 WIB
28. Pasal 90 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup -