NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 12

Pemerintah dapat menugaskan Bank Umum untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 1999 tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Umum dalam Rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani 1. UU No. 11/1992 tentang Dana Pensiun

2. UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral.

3. UU No. 9/1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang.
-
2. Pasal 16 ayat 5

Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dengan memenuhi ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan di ibukota kabupaten atau kotamadya, sepanjang di ibukota kabupaten atau kotamadya dimaksud belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Telah Dicabut oleh :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1999
tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang
Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank
Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip
Bagi Hasil.
3. Pasal 16 ayat 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan tata cara perizinannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Selain itu diatur di dalam PP Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Namun telah Dicabut oleh :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1999
tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang
Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank
Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip
Bagi Hasil.
4. Pasal 17

Untuk mendapatkan izin usaha sebagai Bank Umum yang berbentuk bank campuran, wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (6), serta ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang mengatur: a. jumlah kepemilikan dan kepengurusan pihak asing yang diizinkan; b. pihak-pihak yang diizinkan bekerja sama; c. hal-hal lain yang menurut Dewan Moneter perlu diatur untuk kepentingan pembangunan nasional.
Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Selain itu diatur di dalam PP Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Namun telah Dicabut oleh :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1999
tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang
Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank
Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip
Bagi Hasil.
5. Pasal 20 ayat 3

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Selain itu diatur di dalam PP Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Namun telah Dicabut oleh :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1999
tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang
Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank
Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip
Bagi Hasil.
6. Pasal 21 ayat 2

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari: a. Perusahaan Daerah; b. Koperasi; c. Perseroan Terbatas; d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Telah Dicabut oleh :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1999
tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang
Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank
Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip
Bagi Hasil.
7. Pasal 28 ayat 2

Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Selain itu diatur juga dalam PP Nomor 71 Tahunb 1992

Namun telah dicabut oleh :
Dicabut oleh :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1999
tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang
Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank
Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip
Bagi Hasil.
8. Pasal 39 ayat 2

Persyaratan mengenai penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Selain itu diatur juga dalam PP Nomor 71 Tahunb 1992

Namun telah dicabut oleh :
Dicabut oleh :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1999
tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang
Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank
Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip
Bagi Hasil.
9. Pasal 58

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Telah dicabut oleh :
Dicabut oleh :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1999
tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang
Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank
Perkreditan Rakyat, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip
Bagi Hasil.