NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 5 ayat 3

Ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dimuat dalam peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta tata cara perubahannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja 1. UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan.-
2. Pasal 6 ayat 3

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja -
3. Pasal 8 ayat 3

Ketentuan mengenai penggabungan dan pemisahan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja -
4. Pasal 10 ayat 4

Ketentuan mengenai penggabungan dan pemisahan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja -
5. Pasal 13 ayat 2

Tugas, kewajiban dan tanggun jawab dewan pengawas, serta tata cara penunjukan dan perubahan dewan pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja -
6. Pasal 17 ayat 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja -
7. Pasal 18 ayat 1

Besarnya iuran peserta Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Menteri.
Keputusan Menteri Keuangan No. 230/KMK.017 Tahun 1993 tentang Maksimum Iuran Dan Manfaat Pensiun -
8. Pasal 18 ayat 2

Besarnya manfaat pensiun yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun, demikian pula iuran dan kekayaan yang diperlukan bagi pembiayaan program pensiun, tidak boleh melampaui jumlah yang ditetapkan oleh Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.010 Tahun 2012 tentang Iuran Dan Manfaat Pensiun -
9. Pasal 18 ayat 3

Pengaturan mengenai iuran pemberi kerja dalam Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan ditetapkan oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.010 Tahun 2012 tentang Iuran Dan Manfaat Pensiun -
10. Pasal 28

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja -
11. Pasal 36 ayat 1

Sebelum proses likuidasi selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 343/KMK.017 Tahun 1998 tentang Iuran Dan Manfaat Pensiun -
12. Pasal 37 ayat 3

Pengaturan lebih lanjut tentang pembagian kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja -
13. Pasal 43

Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan bertindak sebagai pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan memenuhi ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.010 Tahun 2010 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan -
14. Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan -
15. Pasal 50 ayat 3

Ketentuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.01 Tahun 2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun -
16. Pasal 53 ayat 2 angka/huruf c

besarnya angsuran iuran tambahan untuk menutupi kekurangan pendanaan, yang perlu dibayarkan selama jangka waktu yang diperkenankan dalam ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 510/KMK.06 Tahun 2002 tentang Pendanaan Dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja Diubah dengan PMK Nomor 113/PMK.05/2005
17. Pasal 55

Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010 Tahun 2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun -