NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 16

Pelaksanaan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 dalam bab ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.
UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia-
2. Pasal 20 ayat 5

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
UU No. 56 Tahun 1999 tentang tentang Rakyat Terlatih-
3. Pasal 21 ayat 1 angka/huruf b

wajib, dari anggota Rakyat Terlatih yang diperlukan kemampuan dan keahliannya bagi penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Ketentuanketentuan tentang anggota Angkatan Bersenjata Sukarela dan anggota Angkatan Bersenjata Wajib masing-masing diatur lebih lanjut dengan undang-undang
UU No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih-
4. Pasal 22 ayat 2

Ketentuan-ketentuan tentang anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
-Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan ditjenpp.kemenkum yang diakses pada hari Jumat 29 November 2019 Pukul 15.00 WIB
5. Pasal 24 ayat 3

Ketentuan-ketentuan tentang Perlindungan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
-Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan ditjenpp.kemenkum yang diakses pada hari Jumat 29 November 2019 Pukul 15.00 WIB
6. Pasal 25

Warga negara yang telah menyelesaikan pengabdiannya dalam suatu bentuk pengikutsertaan dalam pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud pasal-pasal dalam bab ini, berdasarkan jasa-jasanya dapat dianugerahi tanda kehormatan dan atau gelar kehormatan sebagai Veteran Republik Indonesia yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan undang-undang
UU No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia-
7. Pasal 31 ayat 2

Pelaksanaan ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.
UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia-
8. Pasal 34

Pelaksanaan pasal-pasal dalam bab ini diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan undang-undang.
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara-
9. Pasal 40 ayat 2

Pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut berdasarkan undang-undang.
-Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan ditjenpp.kemenkum yang diakses pada hari Jumat 29 November 2019 Pukul 15.00 WIB
10. Pasal 42

Mobilisasi dan demobilisasi diatur dengan undang-undang.
UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi-
11. Pasal 43 ayat 1

Hukum Militer dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan undang-undang.
UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer-