NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 1 angka/huruf l

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada huruf k yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. Tidak termasuk dalam pengertian Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha kecil yang batasan dan ukurannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 967 Tahun 1983 tentang Batas Dan Ukuran Pengusaha Kecil Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 1984 Selain itu, pasal ini juga dilaksanakan melalui KMK Nomor 430/KMK.04/1984 tentang Batasan Dan Ukuran Pengusaha Kecil Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan KMK Nomor 303/KMK.04/1989 tentang Batasan Dan Ukuran Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
2. Pasal 1 angka/huruf w

jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 129 Tahun 1985 tentang Dasar Pengenaan Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 1984 Atas Impor Barang Kena Pajak KMK Nomor 129/KMK.04/1985 tentang Dasar Pengenaan Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 1984 Atas Impor Barang Kena Pajak

KMK Nomor 465/KMK.01/1987 tentang Pedoman Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga
3. Pasal 3 ayat 1

Pengusaha yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan d dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak di tempat Pengusaha itu bertempat tinggal atau berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah -
4. Pasal 4 ayat 2

Dengan Peraturan Pemerintah : a. Pajak Pertambahan Nilai dapat diberlakukan terhadap semua penyerahan Barang Kena Pajak yang diberlakukan di Daerah Pabean oleh pedagang besar atau pedagang eceran dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya; b. diatur penyerahan jenis-jenis jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah -
5. Pasal 7 ayat 3

Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah -
6. Pasal 8 ayat 5

Macam dan jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menurut ayat (4) diatur oleh Menteri Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 968 Tahun 1983 tentang Macam Dan Jenis Barang Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Selain itu, pasal ini juga dialaksanakan melalui:

1. KMK Nomor 291/KMK.04/1985 tentang Macam Dan Jenis Barang Kena Pajak Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

2. KMK Nomor 591/KMK.04/1986 tentang Perubahan Dan Tambahan Lampiran I Dan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.04/1985 Tanggal 27 Maret 1985 Tentang Macam Dan Jenis Barang Kena Pajak Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
7. Pasal 8 ayat 4

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan Kelompok Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah -
8. Pasal 8 ayat 3

Dengan Peraturan Pemerintah tarif pajak sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dapat diubah menjadi setinggi-tingginya 35% (tiga puluh lima persen).
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2014 tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah PP ini merupakan perubahan dari PP No. 41 Tahun 2013
9. Pasal 9 ayat 7

Pengusaha yang berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 memilih dikenakan pajak dengan pedoman Norma perhitungan, sepanjang terhutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar tehadap Pajak Keluaran yang harus dipungut, dengan mempergunakan pedoman penghitungan kredit Pajak Masukan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 970 Tahun 1983 tentang Pedoman Perhitungan Kredit Pajak Pertambahan Nilai Bagai Pengusaha Yang Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 Memilih Dikenakan Pajak Dengan Pedoman Norma Perhitungan -
10. Pasal 9 ayat 6

Dalam hal bagian penyerahan kena pajak maupun bagian penyerahan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat diketahui dengan pasti, Menteri Keuangan dapat menetapkan suatu pedoman penghitungan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk bagian penyerahan kena pajak.
Keputusan Menteri Keuangan No. 969 Tahun 1983 tentang Pedoman Penghitungan Kredit Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pengusaha Yang Memilih Untuk Dikukuhkan Menjadi Pengusaha Kena Pajak Selain itu, pasal ini juga dilaksankan melalui KMK Nomor 325/KMK.04/1992 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pedagang Eceran Besar Dalam Masa Peralihan
11. Pasal 13 ayat 7

Bentuk ukuran, pengadaan serta tata cara penyampaian Faktur Pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 432 Tahun 1984 tentang Bentuk, Ukuran, Pengadaan Dan Tata Cara Penyampaian Faktur Pajak Selain itu, pasal ini juga dilaksanakan melalui:

1. KMK Nomor 218/KMK.04/1986 tentang Perubahan Dan Tambahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 432/KMK.04/1984 Tanggal 11 Mei 1984 tentang Bentuk, Ukuran, Pengadaan Dan Tata Cara Penyampaian Faktur Pajak

2. KMK Nomor 1117/KMK.04/1988 tentang Bentuk, Ukuran, Pangadaan Dan Tata Cara, Penyampaian Faktur Pajak
12. Pasal 15 ayat 2

Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan/atau dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 111 Tahun 1993 tentang Keterangan Dan Dokumen Yang Dicantumkan Dan/Atau Dilampirkan Pada SPT Masa PPN -
13. Pasal 16 ayat 1

Atas permohonan tertulis Pengusaha Kena Pajak, kelebihan pembayaran pajak yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), pengembaliannya dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan atau dalam jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 1083 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Berkaitan dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.
14. Pasal 18 ayat 2

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
Keputusan Menteri Keuangan No. 178 Tahun 1985 tentang Peraturan Peralihan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 KMK tersebut telah diubah dengan KMK Nomor 571/KMK.04/1986 tentang Perubahan Dan Tambahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/KMK.01/1985 Tentang Peraturan Peralihan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
15. Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Selain itu, pelaksanaan pasal ini juga diatur melalui:
a. PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
b. PP Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.
c. PP Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.