NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 19

3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kkp.go.id/index.p dan https://jdih.setneg.go.id/ pada tanggal 22 Juli pukul 13.53 Wib
2. Pasal 22C

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil http://jdih.kkp.go.id/peraturan/2.-rpp-izin-lokasi_12-maret_rr-lt.-11-kp3k.pdf

Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
3. Pasal 26A

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden
- RPP tentang Pengalihan Saham dan Batasan Luasan Lahan Dalam Pemanfataan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfataan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing

http://jdih.kkp.go.id/peraturan/rperpres-saham.pdf
4. Pasal 30 ayat 4

(4) Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Kelautan No.3/Permen-KP/2018 tentang Fungsi Zona Inti Pada Kawasan Konservasi DiWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau untuk Ekploitasi Peraturan Menteri Kelautan No.3/Permen-KP/2018 tentang Fungsi Zona Inti Pada Kawasan Konservasi DiWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau untuk Ekploitasi
5. Pasal 51

(2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan izin serta perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri No. 47 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 47/Permen-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 47/Permen-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
6. Pasal 71

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


http://jdih.kkp.go.id/peraturan/rperpres-saham.pdf
Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016