NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 66 ayat 2

Pemberhentian dan pengangkatan sebagai akibat penggantian antarwaktu anggota MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://dpr.go.id/jdih/keppres yang diakses pada hari Jumat, 22 Februari pukul 09.30 WIB
2. Pasal 339 ayat 1

Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak protokoler. (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- ---
3. Pasal 340

Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- ---
4. Pasal 389 ayat 1

Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak protokoler. (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- ---
5. Pasal 390 ayat 2

Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- ---
6. Pasal 411

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://dpr.go.id/jdih/keppres yang diakses pada hari Jumat, 22 Februari pukul 09.30 WIB
7. Pasal 414 ayat 4

Usul nama calon Sekretaris Jenderal MPR, Sekretaris Jenderal DPR, dan Sekretaris Jenderal DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga masing-masing untuk diangkat dengan keputusan Presiden.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://dpr.go.id/jdih/keppres yang diakses pada hari Jumat, 22 Februari pukul 09.30 WIB
8. Pasal 415 ayat 2

Ketentuan mengenai manajemen kepegawaian MPR, DPR, dan DPD diatur dengan peraturan lembaga masing-masing yang di dibahas bersama dengan Pemerintah untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan http://dpr.go.id/jdih/keppres yang diakses pada hari Jumat, 22 Februari pukul 09.30 WIB