NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 19 ayat 4

Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.28 WIB.
2. Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintah konkuren diatur dalam Peraturan Pemerintah
- -
3. Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diatur dengan peraturan pemerintah
- -
4. Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- ---
5. Pasal 26 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.29 WIB.
6. Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Pemerintah
- -
7. Pasal 35 ayat 2

Ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19. 29 WIB.
8. Pasal 39 ayat 1

Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.30 WIB.
9. Pasal 39 ayat 6

Ketentuan mengenai persyaratan kepala daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.30 WIB.
10. Pasal 54 ayat 3

Pemindahan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.31WIB.
11. Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah
- ---
12. Pasal 56 ayat 6

Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu, 13 November 2019 pukul 19.31 WIB.
13. Pasal 65 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- -
14. Pasal 75 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu. 13 November 2019 pukul 19.32 WIB.
15. Pasal 80 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- ---
16. Pasal 81 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- -
17. Pasal 82 ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- ---
18. Pasal 86 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan masa jabatan penjabat gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- ---
19. Pasal 123 ayat 2

Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu. 13 November 2019 pukul 19.32 WIB.
20. Pasal 124 ayat 4

Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD provinsi sesuai dengan peraturan pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu. 13 November 2019 pukul 19.32 WIB.
21. Pasal 144 ayat 4

Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu. 13 November 2019 pukul 19.32 WIB.
22. Pasal 177 ayat 2

Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu. 13 November 2019 pukul 19.32 WIB.
23. Pasal 270 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu. 13 November 2019 pukul 19.32 WIB.
24. Pasal 299 ayat 1

Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu. 13 November 2019 pukul 19.32 WIB.
25. Pasal 299 ayat 2

Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu. 13 November 2019 pukul 19.32 WIB.
26. Pasal 302 ayat 1

Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu. 13 November 2019 pukul 19.32 WIB.
27. Pasal 357 ayat 5

Ketentuan mengenai pedoman dan standar pelayanan perkotaan diatur dalam Peraturan Pemerintah
- ---
28. Pasal 359

Ketentuan lebih lanjut mengenai perkotaan diatur dengan Peraturan Pemerintah
- ---
29. Pasal 400 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan Perda tentang tata ruang daerah diatur dalam Peraturan Menteri
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan hasil penelusuran dalam situs setneg.go.id dan http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/ yang diakses pada hari Rabu. 13 November 2019 pukul 19.32 WIB.