NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 13 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran pada situs http://jdih.kkp.go.id/index.php dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada Rabu, 3 Juni
2020 Pukul 09.10 Wib.
2. Pasal 19 ayat 2

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang tersendiri
- Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/
Dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada Rabu, 3 Juni 2020 Pukul 09.16 Wib.
3. Pasal 27 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai industri maritim dan jasa maritim diatur dalam peraturan pemerintah.
- Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kkp.go.id/index.p dan https://jdih.setneg.go.id/ pada Rabu, 3 Juni 2020 Pukul 09.23 Wib.
4. Pasal 36 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan budaya bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kkp.go.id/index.php dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada Rabu, 3 Juni 2020 Pukul 09.31 Wib.
5. Pasal 38 ayat 2

Ketentuan mengenai pembentukan Kelautan pusat fasilitrs serta tugas, kewenangannya, dan pembiayaannya diatur dalam peraturan pemerintah.
- Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kkp.go.id/index.php dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada Rabu, 3 juni 2020 Pukul 09.37 Wib.
6. Pasal 69 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.kkp.go.id/index.php dan http://sipuu.setkab.go.id/ pada Rabu, 3 Juni 2020 Pukul 09.45 Wib.
7. Pasal 70 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://sipuu.setkab.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ pada Rabu, 3 Juni 2020 Pukul 09.52 Wib.