NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah
- 1. UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan

3. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit
Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:35 WIB


2. Pasal 17 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:36 WIB

3. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:37 WIB

4. Pasal 27 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtugasan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah ke sehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:38 WIB

5. Pasal 28 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagai Tenaga Kesehatan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:39 WIB

6. Pasal 29 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:40 WIB

7. Pasal 31 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara pelatihan Tenaga Kesehatan, program dan tenaga pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:41 WIB

8. Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:42 WIB


9. Pasal 52 ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses evaluasi kompetensi bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara lndonesia lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:43 WIB

10. Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan praktik Tenaga Kesehatan warga negara asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:44 WIB



Terdapat, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/MENKES/PER/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing
11. Pasal 62 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:45 WIB

12. Pasal 63 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai menjalankan keprofesian di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:46 WIB

13. Pasal 65 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:47 WIB

14. Pasal 66 ayat 3

Standar Pelayanan Profesi yang berlaku universal ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:48 WIB

15. Pasal 68 ayat 6

Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:50 WIB

16. Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekam medis diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:51 WIB

17. Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut tentang rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:52 WIB

18. Pasal 81 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:53 WIB

19. Pasal 82 ayat 5

Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan http://hukor.kemkes.go.id yang diakses pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 10:54 WIB



terdapat RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.