NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 23 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Belum diterbitkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/, https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Kamis, 27 Mei 2020
2. Pasal 35 ayat 4

Anggota dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota dari usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berhak atas seluruh keuntungan dan wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- -
3. Pasal 35 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keuangan untuk menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pemanfaatan keuntungan oleh anggota dan pembebanan kerugian di antara anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota dari usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- -
4. Pasal 53 ayat 2

Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- Rancangan Undang-Undang (Prolegnas 2015 - 2019)
5. Pasal 59 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan dan pelaksanaan sebagian fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Belum diterbitkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/, https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Kamis, 27 Mei 2020
6. Pasal 61 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kriteria dan tata cara penugasan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Belum diterbitkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/, https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Kamis, 27 Mei 2020