NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf a

komoditas panas bumi sebesar Rp1.848.688.290.000,0O (satu triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk di dalamnya kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- 1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

2. UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. UU No. 42/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4. UU No. 14/2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 3 Juli 2020
2. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf b

bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp7.731.753.210.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) termasuk di dalamnya kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 3 Juli 2020
3. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf c

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam peta Area Terdampak 22 Maret 2002 sebesar Rp41.834.500.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan; dan
- Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 3 Juli 2020
4. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf d

penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp84.470.000.00O,00 (delapan puluh empat miliar empat ratus tu.iuh puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 3 Juli 2020
5. Pasal 30A ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 3 Juli 2020
6. Pasal 31 ayat 4

Pelaksanaan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 3 Juli 2020