NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf a

Pendapatan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a direncanakan sebesar Rp855.133.462.162.000,00 (delapan ratus lima puluh lima triliun seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puiuh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah atas: komoditas panas bumi sebesar Rp. l.837.960.000.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- 1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

2. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Belum diterbitkan
2. Pasal 4 ayat 9

Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp35.700.000.000.000,00 (tiga puluh lima triliun tujuh ratus miliar rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah sebesar Rp646.358.978.000,O0 (enam ratus empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum Diterbitkan
3. Pasal 9 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum Diterbitkan
4. Pasal 11 ayat 16

Pedoman teknis atas penggunaan DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penggunaan sisa DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Belum Diterbitkan
5. Pasal 11 ayat 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (71 huruf a diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum Diterbitkan
6. Pasal 12 ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian rencana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum Diterbitkan
7. Pasal 15 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum Diterbitkan
8. Pasal 17

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran kementerian negara/ lembaga, Pemerintah memberikan insentif atas kineda anggaran kementerian negara/lembaga yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan
- Belum Diterbitkan
9. Pasal 22 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit melampaui target serta penggunaan dana SAL, Pinjaman T-rnai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum Diterbitkan
10. Pasal 23 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program kementerian negara/lembaga dan/atau Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
- Belum Diterbitkan
11. Pasal 24 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/ proyek kementerian negara/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum Diterbitkan
12. Pasal 29 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum Diterbitkan
13. Pasal 32 ayat 2

Penambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum Diterbitkan
14. Pasal 34 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran Kewajiban Penjaminan dan penggunaan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah atau rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum Diterbitkan
15. Pasal 35 ayat 6

Ketentuan tebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum Diterbitkan
16. Pasal 36 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum Diterbitkan