NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 9 ayat 2

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham.
- Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 28 Mei 2020
2. Pasal 11 ayat 2

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 28 Mei 2020
3. Pasal 12 ayat 2

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri.
- Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 28 Mei 2020
4. Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 28 Mei 2020
5. Pasal 19 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 28 Mei 2020
6. Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 28 Mei 2020
7. Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 28 Mei 2020
8. Pasal 46 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 28 Mei 2020
9. Pasal 62 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan PNBP diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 28 Mei 2020
10. Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Jumat, 28 Mei 2020