NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf a

komoditas panas bumi sebesar RpL.942.890.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
- 1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

2. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4. UU No. 2/2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

5. UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

6. UU No. 39/2007 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

7. UU No. 11/1995 tentang Cukai

8. UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
-
2. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf b

bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp8.846. 120.000.000,00 (delapan triliun delapan ratus empat puluh enam miliar seratus dua puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
- -
3. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf d

pembayaran Recurrent Cost SPAN yang dibiayai oleh rupiah murni sebesar Rp472.736.00O,OO (empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- -
4. Pasal 4 ayat 9

Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp38.899.300.000.000,0O (tiga puluh delapan triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah sebesar Rp634.297.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- -
5. Pasal 11 ayat 7

Ketentuan tebih lanjut mengenai tata cara penyaluran DBH triwulan IV untuk penyelesaian kurang bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- -
6. Pasal 11 ayat 18

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I7) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- -
7. Pasal 11 ayat 21

Pedoman teknis atas penggunaan DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan penggunaan sisa DBH Kehutarran dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1O) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- -
8. Pasal 17 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- -
9. Pasal 18

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran kementerian negara/lembaga, Pemerintah memberikan insentif atas kinerja anggaran kementerian negara/lembaga yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- -
10. Pasal 26 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- -
11. Pasal 29 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pinjaman SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan SAL.
- -
12. Pasal 31 ayat 3

Pelaksanaan investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- -
13. Pasal 33 ayat 3

Penambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- -