NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 15 ayat 5

Penambahan atau pengurangan jenis usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.sipuu.setkab.go.id dan http://ditjenbun.pertanian.go.id/statis-
40-peraturanmenteripertanian.html
diakses terakhir pada Rabu, 10 Juni 2020
pukul 09.15 Wib
2. Pasal 23 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Permentan No. 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian

Dalam Permen ini UU Perkebunan menjadi salah satu konsideran mengingatnya.

Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran melalui http://peraturan.go.id/peraturan/index.html?PeraturanSearch%5Bjenis_peraturan_id%5D=
11e449f368aacfa0a20b313231373330&Peraturan
Search%5Bnomor%5D=&PeraturanSearch%
5Btahun%5D=&PeraturanSearch%5Btentang
%5D=Kawasan+perkebunan dan http://ditjenbun.pertanian.go.id/statis-41-peraturanpemerintah.html
pada Rabu, 10 Juni 2020 pukul 09.22 Wib
3. Pasal 27 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- -
4. Pasal 41

Pedoman dan standar pembinaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan metode pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
- Berdasarkan penulusuran terakhir di http://jdih.menlhk.co.id/ dan pada situs www.peraturan.go.id pada Rabu, 10 Juni 2020 Pukul 09.44 Wib.
5. Pasal 43 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi jenis tanaman perkebunan dan hubungannya dengan cita rasa spesifik hasil tanaman tersebut serta tata cara penetapan batas wilayah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- -