NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 28 ayat 2

Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.
- 1. UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan https://jdih.kemnaker.go.id/ yang diakses pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 13.15 WIB
2. Pasal 47 ayat 3

Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan https://jdih.kemnaker.go.id/ yang diakses pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 13.16 WIB
3. Pasal 47 ayat 4

Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan https://jdih.kemnaker.go.id/ yang diakses pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 13.18 WIB
4. Pasal 75 ayat 2

Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan https://jdih.kemnaker.go.id/ yang diakses pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 13.20 WIB
5. Pasal 100 ayat 3

Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan https://jdih.kemnaker.go.id/ yang diakses pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 13.23 WIB
6. Pasal 101 ayat 4

Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruhsebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://www.setneg.go.id
dan http://peraturan.go.id/rancangan-peraturan-pemerintah-tentang-koperasi-pekerja.html yang diakses pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 13.25 WIB

7. Pasal 156 ayat 5

Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id dan https://jdih.kemnaker.go.id/ yang diakses pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 Pukul 13.27 WIB