NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 20 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.
- 1. UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

2. UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air

3. UU No. 18/2004 tentang Perkebunan

4. UU No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

5. UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal

6. UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

7. UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

8. UU No. 7/1996 tentang Pangan

9. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

10. UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

11. UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 10.29 Wib
2. Pasal 28 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai varietas tanaman hortikultura yang pengeluarannya dari wilayah negara Republik Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 10.31
3. Pasal 35 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 10.34 Wib
4. Pasal 63 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 13.25 Wib
5. Pasal 69 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan panen dan pascapanen yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan bangsal pascapanen atau tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 13.29 Wib
6. Pasal 75 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata cara pemasaran yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://jdih.pertanian.go.id/ dan http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/index.php/web/result?tipe_dokumen=1&jenis_peraturan=7 pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 14.20 Wib
7. Pasal 78 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# Pada 30 Oktober 2019 pukul 13.32 Wib
8. Pasal 83 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penentuan komoditas tertentu dan wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://bphn.jdihn.go.id/ildis/www/index.php/web/result?q=&jenis_peraturan=7&nomor_peraturan=&tahun_terbit= dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 17.45
9. Pasal 84 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggelaran produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://bphn.jdihn.go.id/ildis/www/index.php/web/result?q=&jenis_peraturan=7&nomor_peraturan=&tahun_terbit= dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 13.41 Wib
10. Pasal 87 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fasilitasi ekspor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://bphn.jdihn.go.id/ildis/www/index.php/web/result?q=&jenis_peraturan=7&nomor_peraturan=&tahun_terbit=/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 13.45 Wib
11. Pasal 111 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://bphn.jdihn.go.id/ildis/www/index.php/web/result?q=&jenis_peraturan=7&nomor_peraturan=&tahun_terbit= dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 13.48 Wib
12. Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan pelaksanaan tugas lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 19 Juli 2019 pukul 11.15 Wib
13. Pasal 118 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.
- Tidak ditemukan

Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://bphn.jdihn.go.id/ildis/www/index.php/web/result?q=&jenis_peraturan=7&nomor_peraturan=&tahun_terbit=/ dan http://jdih.pertanian.go.id/# pada 30 Oktober 2019 pukul 13.51 Wib