NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 17 ayat 4

Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan revisi anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- 1. UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. UU No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

3. UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

4. UU No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

5. UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

6. UU No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

7. UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

8. UU No. 12/1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

9. UU No. 13/1985 tentang Bea Materai

10. UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan

11. UU No. 17/2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

12. UU No. 11/1995 tentang Cukai

13. UU No. 39/2007 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

14. UU No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

15. UU No. 22/2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi

16. UU No. 24/2002 tentang Surat Utang Negara

17. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

18. UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

19. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

20. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

21. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

22. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

23. UU No. 32/2004 tentang Pemerintah daerah

24. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

25. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen

26. UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh

27. UU No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

28. UU No. 35/2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang

29. UU No. 6/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

30. UU No. 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

31. UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

32. UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang
-
2. Pasal 20 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan pagu belanja diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- -
3. Pasal 27 ayat 9

Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- -
4. Pasal 31 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- -