NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 19 ayat 5 angka/huruf b

besaran dan tata cara pembayaran iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah
- 1. UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

2. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
Belum ditetapkan
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id/dan https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/categories/NQ/peraturan-pemerintah yang diakses pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 Pukul 9.03 WIB

2. Pasal 24 ayat 4

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi.
Belum ditetapkan
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.setneg.go.id/dan https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/categories/NQ/peraturan-pemerintah yang diakses pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 Pukul 9.04 WIB

3. Pasal 66

Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan:

Terdapat RPP tentang Pengelolaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah menurut penelusuran terakhir hari Selasa, tanggal 30 April 2019 Pukul 9.05