NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 65 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://sipuu.setkab.go.id
dan http://peraturan.go.id pada tanggal 19 Juli pukul 11.22
2. Pasal 66

Ketentuan mengenai persyaratan khusus tentang komposisi, persyaratan perbaikan, atau pengayaan Gizi dan tata cara pengolahan Pangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ pada tanggal 19 Juli pukul 11.18 Wib
3. Pasal 72 ayat 3

Pasal 72 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-peraturan-perundang-undangan.html dan
https://sipuu.setkab.go.id/ pada 19 Juli 2019 pukul 11.29 Wib
4. Pasal 76 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan penelusuran pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-peraturan-perundang-undangan.html pada tanggal 19 Juli pukul 11.35 Wib
5. Pasal 79 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://jdih.setneg.go.id/ dan https://sipuu.setkab.go.id/ pada tanggal 19 Juli pukul 11.42 Wib
6. Pasal 81 ayat 3

Ketentuan mengenai pemenuhan izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://sipuu.setkab.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ pada tanggal 19 Juli pukul 11.50 Wib




7. Pasal 85 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/index.php/web/result?tipe_dokumen=1&jenis_peraturan=7 dan https://jdih.setneg.go.id/ pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 11.06 Wib
8. Pasal 94 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/index.php/web/result?tipe_dokumen=1&jenis_peraturan=7 dan https://jdih.setneg.go.id/ pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 11.10 Wib
9. Pasal 102 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017
10. Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai Pasal 128 diatur dengan Peraturan Presiden.
- Berdasarkan penelusuran terakhir pada http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/index.php/web/result?tipe_dokumen=1&jenis_peraturan=7 dan https://jdih.setneg.go.id/ pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 11.13 Wib